MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru, siswa kelas X SMKN dan SMAN di Kabupaten Barito Utara mengunakan seragam bervariasi. Ada yang menggunakan batik dan ada juga yang menggunakan seragam Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa di antara mereka yang terlihat sudah menggunakan pakaian Sekolah Menengah Atas (SMA) diadakan atau dibeli sendiri.
Sejumlah Kepala Sekolah SMA dan SMK saat ditemui menjelaskan, bervariasinya penggunaan seragam oleh para peserta didik baru karena menunggu seragam gratis dari program Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran.
“Karena seragam gratis belum ada, maka kita minta untuk menggunakan pakaian SMP dan atau pakaian batik. Bagi yang mampu dan bisa beli sendiri kami persilakan. Akan tetapi ini bukan paksaan,” ujar Kepsek SMKN 1 Muara Teweh Hernadi saat ditemui, Senin (14/7).
Saat ditanya berapa lama para siswa/siswi baru akan mendapatkan seragam gratis tersebut, Hernadi menjelaskan bahwa berdasarkan instruksi dari provinsi, seragam gratis akan didistribusikan paling cepat 90 hari.
“Paling cepat 90 hari. Kita menunggu informasi selanjutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dan yang dapat seragam gratis itu hanya siswa/siswi kelas X atau siswa/siswi baru. Kita saat ini sudah diminta memasukkan daftar siswa/i baru beserta ukuran pakaiannya,” tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskan Hernadi, yang didapatkan para peserta didik baru dalam program seragam gratis adalah hanya pakaian seragam di luar atribut.
“Yang perlu diluruskan bahwa yang gratis itu adalah seragamnya, sedangkan atribut-atribut itu disiapkan oleh sekolah dengan harga yang terjangkau. Ini yang harus diluruskan,” terangnya.
Lebih lanjut diterangkan, pentingnya atribut sekolah sudah dijelaskan kepada para murid baru dan juga orang tua wali tentang memudahkan identifikasi serta sebagai pembeda dengan sekolah lain.
“Kalau ada atribut kita bisa tahu mana kelas X, mana kelas XI, mana kelas XII. Selain itu, ketika di luar dan pada saat jam sekolah bisa diketahui ini dari SMA ini, SMK itu dan lain sebagainya. Ini juga mendukung program Gubernur Kalteng tentang penertiban pelajar disaat jam sekolah,” ujarnya.
Saat disinggung tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Hernadi menjelaskan bahwa pihaknya membebaskan BPP untuk sejumlah siswa berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
“Untuk peserta didik yang tidak mampu kita bebaskan BPP-nya. Akan tetapi harus benar-benar tidak mampu sesuai dengan data dari dapodik yang disinkronkan dengan data dari Dinas Sosial,” ujarnya.
Senada dengan Hernadi, Kepala Sekolah SMAN 4 Muara Teweh, Taryana saat ditemui terpisah menjelaskan bahwa kepada orang tua murid baru, pihaknya sudah jelaskan tentang seragam gratis yang belum ada hingga saat ini.
“Untuk seragam baru yang gratis dari provinsi memang belum ada. Kita diminta tunggu paling cepat 90 hari sampai 100 hari. Dan kepada orang tua sudah kita jelaskan,” ujarnya.
“Karena belum ada seragam, kita sudah minta kepada siswa baru untuk menggunakan pakaian seragam dari sekolah terakhirnya yakni SMP. Atau kalau mau membeli sendiri silakan, tetapi tidak dipaksakan,” tambahnya.
Saat disinggung terkait atribut, Taryana mengatakan, terdapat sejumlah atribut yang disiapkan oleh sekolah dan dibeli oleh para peserta didik baru.
“Untuk atribut ini tidak masuk dalam bagian seragam gratis jadi kita menyiapkan dan para peserta didik membeli. Ada beberapa atribut, harganya sekitar 300 ribu lebih diluar jilbab. Ini bisa pakai cicil,” terangnya.
Selain tentang atribut, Tryana juga menerangkan tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibebaskan atau digratiskan kepada peserta didik yang tidak mampu.
“Sebagaimana dalam edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng pembebasan BPP itu kepada peserta didik yang tidak mampu, yatim piatu dan tidak mampu, penyandang disabilitas dan tidak mampu, masyarakat pedalaman. Dan ini pun harus berdasarkan dari Dapodik yang disinkronkan dengan data dari Dinas Sosial serta Dukcapil,” ujarnya.
“Sementara untuk pungutan terhadap peserta didik yang mampu tetap kita lakukan dengan kesepakatan bersama orang tua murid. Untuk BPP kita nanti rapat bersama dulu dengan orang tua murid kelas X, XI dan XII,” tambahnya.
DPRD Minta Sosialisasi Program
Menanggapi tentang isu yang berkembang tentang masih ada pungutan di sekolah-sekolah terkait seragam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut, Haji Tajeri meminta kepada pihak sekolah menjelaskan secara detail kepada masyarakat khususnya para orang tua murid. Hal ini agar tidak menimbulkan kebingungan tentang sekolah gratis dan seragam gratis.
“Kita minta supaya masing-masing sekolah menjelaskan kepada para orang tua murid tentang konsep sekolah gratis dan seragam gratis yang menjadi program Gubernur Kalteng. Kalau tidak bisa membingungkan masyarakat ketika nanti ada pungutan dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Kalau memang seragam gratis ya gratisnya seperti apa dan untuk siapa. Kalau sekolah gratis, gratisnya seperti apa dan untuk siapa serta kriterianya apa saja. Biar jelas,” tambah politisi Gerindra yang sangat peduli dengan dunia pendidikan itu.
Saat diminta tanggapannya terkait seragam gratis yang belum ada hingga hari pertama tahun ajaran baru, politisi dari partai Gerindra itu meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk mempercepat pengadaannya.
“Saya dengar seragam gratis sampai sekarang juga belum ada. Harapannya segera diadakan. Masa sudah SMA atau SMK masih pakai seragam SMP atau pakaian gado-gado. Seharusnya sebelum diluncurkan programnya, pengadaannya harus sudah mulai jalan,” tegasnya.
“Kalau baru mulai pengadaan sekarang ya bisa jadi semester depan seragam gratis baru terealisasi,” tambahnya.
Pantauan media ini, di sejumlah sekolah di Barut pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru tampak banyak peserta didik baru tidak menggunakan seragam SMA sebagaimana mestinya. Ada yang menggunakan seragam SMP dan ada juga yang menggunakan batik. Beberapa di antara yang sudah menggunakan seragam SMA atau SMK hitam putih mengakui membeli sendiri dan juga warisan dari keluarganya. c-old
