PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menegaskan, potensi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kalteng sangat besar. Namun hingga kini, pemanfaatannya dinilai belum optimal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pun berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor energi dan pajak.
“Potensi BBM kita di Kalteng sebenarnya bisa mencapai Rp3 triliun. Sayangnya, sekarang baru mampu Rp1,2 triliun. Salah satu contohnya, perusahaan besar seperti Sinarmas, mereka masih mengambil BBM dari luar Kalteng,” ujar Edy Pratowo, Rabu (27/8).
Menurutnya, kondisi ini jelas merugikan Kalteng karena peluang pendapatan yang seharusnya masuk ke daerah justru mengalir ke wilayah lain. Untuk itu, Pemprov tengah mendorong pembangunan depo-depo BBM di dalam daerah agar perusahaan besar bisa mengambil pasokan langsung dari Kalteng.
“Kita mencoba agar ke depan depo-depo dibangun di Kalteng. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan besar bisa mengambil pasokan langsung dari wilayah ini, sehingga kontribusinya nyata terhadap PAD kita,” jelasnya.
Selain masalah BBM, Edy juga menyinggung pembagian pajak yang dinilai belum adil bagi provinsi. Saat ini, 70 persen pajak masuk ke kas kabupaten/kota, sedangkan provinsi hanya mendapatkan 30 persen.
“Sekarang posisi Provinsi Kalteng sangat tidak diuntungkan. Dari pajak opsen dan lainnya, 70 persen itu untuk kabupaten/kota, provinsi hanya kebagian 30 persen,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui sistem tersebut turut mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Beberapa daerah bahkan telah memiliki APBD cukup besar berkat kebijakan itu.
“Kapuas sekarang APBD-nya sudah mencapai Rp4 triliun, Muara Teweh Rp3 triliun, bahkan Murung Raya sudah lebih dari Rp2 triliun. Ini dampak dari pemberlakuan aturan daerah penghasil,” terangnya.
Kendati begitu, Edy menekankan pentingnya peran provinsi dalam mengoordinasikan potensi sumber daya yang ada agar tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat. Pemprov Kalteng pun menyiapkan strategi dengan membagi wilayah menjadi tiga zona besar untuk memperkuat koordinasi lintas daerah.
“Kalau provinsi tidak kalah, kita akan mengoordinasikan bersama-sama. Kita akan membagi tiga zona besar, terutama di wilayah timur, untuk memperkuat komunikasi dengan daerah. Harapannya, perusahaan, alat berat, dan sektor lain bisa lebih banyak berkontribusi untuk daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan strategi Pemprov Kalteng dalam meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Intinya, Pemprov tidak tinggal diam. Kita terus mencari terobosan agar PAD meningkat, salah satunya melalui optimalisasi BBM lokal, koordinasi lintas daerah, dan penataan sistem pajak yang lebih adil,” pungkas Edy. ldw
