PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp5,4 triliun. Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (19/11).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, anggota DPRD, serta unsur Forkopimda.
Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp5,452 triliun, sementara Pendapatan Daerah tercatat Rp5,118 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit Rp333,863 miliar yang akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menyampaikan bahwa penetapan APBD 2026 telah melalui pembahasan intensif antara Pemprov Kalteng melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kalteng.
“Proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 bersama TAPD sebagai representasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Arton menjelaskan, pembahasan dilakukan sesuai tahapan dan jadwal DPRD, mulai dari penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD 2026 oleh Gubernur, Pemandangan Umum fraksi-fraksi, jawaban Gubernur atas pemandangan umum tersebut, hingga pembahasan teknis antara Badan Anggaran dan TAPD.
Ia menegaskan, seluruh fraksi DPRD Kalteng telah menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Diwawancara terpisah, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo memastikan, meskipun APBD 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, program-program prioritas Pemprov Kalteng tidak akan dikorbankan.
Edy menegaskan bahwa penyesuaian anggaran hanya berdampak pada skala dan volume kegiatan, bukan pada penghapusan program strategis.
“Enggak lah, paling volumenya aja yang dikurangi,” katanya.
Ia mengibaratkan penurunan anggaran ini seperti mesin yang tenaganya diturunkan namun tetap berjalan dengan baik.
“Misalnya mesin itu 200 PK, ya tenaganya bisa jadi 115. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita polanya bisa dilakukan bertahap,” ucapnya.
Menurut Edy, kondisi ini justru dapat mendorong pemerintah lebih efisien dan bijak dalam memanfaatkan anggaran. Ia menilai pola pengelolaan secara bertahap akan tetap memastikan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan daerah.
“Ini bagus loh. Saya kira baik sebagai bentuk kita lebih memanfaatkan dana yang ada untuk kepentingan pembangunan, mana yang menjadi skala prioritas bagi Kalteng,” tuturnya.
Dengan APBD sekitar Rp5,4 triliun, Edy memastikan pemerintah provinsi tetap fokus pada program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. “Dana itu yang kita manfaatkan untuk di tahun 2026,” tegasnya. jef
