PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pada Pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) baru 9 dari 45 kursi, atau sekitar 20 persen. Angka ini masih jauh dari target afirmasi 30 persen yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Provinsi Kalteng Darliansjah, dalam sambutannya pada Sarasehan Pendidikan Politik Perempuan Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng bekerja sama dengan RRI Palangka Raya.
Darliansjah menjelaskan bahwa perjuangan perempuan dalam meraih hak politik sebenarnya telah menunjukkan kemajuan, terutama setelah diberlakukannya UU No 12 Tahun 2023 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya afirmasi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Namun, implementasinya masih belum memberikan hasil yang memadai.
“Kebijakan afirmasi memang sudah ada, tetapi realisasi keterwakilan perempuan masih mengalami pasang-surut. Fakta hanya 20 persen perempuan yang terpilih menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural masih besar,” tegas Darliansjah, Selasa (2/12).
Ia mengungkapkan, hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan budaya patriarki, tetapi juga akses terbatas terhadap sumber daya, ruang pengambilan keputusan, serta minimnya kepercayaan diri dan pengetahuan regulatif.
Karena itu, Darliansjah menekankan pentingnya pendidikan politik seperti sarasehan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik harus menjadi agenda berkelanjutan agar perempuan mampu tampil tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemenang dalam kontestasi politik.
“Peningkatan kapasitas politik perempuan harus berjalan lebih serius dan sistematis. Kita ingin melihat lebih banyak perempuan yang siap bersaing dan menang dalam Pemilu, sehingga target 30 persen bukan sekadar angka, tetapi benar-benar terwujud,” ujarnya.
Lebih jauh, Darliansjah berharap kegiatan ini dapat mendorong komitmen semua pihak untuk memperkuat representasi perempuan di berbagai sektor, termasuk eksekutif, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan.
“Kita membutuhkan lebih banyak perempuan yang berada di posisi strategis, karena keterlibatan mereka sangat menentukan arah kebijakan yang lebih inklusif dan responsif,” tutupnya. ldw
