Ket Foto-Peserta Rakor penanggulangan Karhutla Kobar Tahun 2026 foto bersama.FOTO TABENGAN/YULIANTINI
Pangkalan Bun/Tabengan.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026,di Aula Pemkab Kobar, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Kobar yang diwakili Asisten I Setda Kobar Tengku Ali Syahbana dan dihadiri unsur TNI, Polri, perangkat daerah, instansi vertikal, camat, serta unsur masyarakat peduli api.
Dalam Rakor tersebut, BPBD Kobar menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 11 Maret 2026 telah terjadi sekitar 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan total luasan mencapai 72,56 hektare. Dan.pada periode Januari hingga Februari 2026, juga terdeteksi sebanyak 22 titik panas (hotspot) di wilayah Kobar yang menjadi indikator potensi kebakaran.
Asisten I Setda Kobar Tengku Ali Syahbana mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam mencegah dan menangani karhutla.
“Rapat koordinasi ini kita laksanakan sebagai langkah penting, untuk memastikan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama, dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, di Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujarnya.
Dimana lanjut Tengku Alisyahbana, angka kejadian karhutla yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir, harus menjadi perhatian bersama, agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih maksimal.
“Angka ini menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa potensi karhutla masih ada dan harus diantisipasi sejak dini. Apalagi berdasarkan prakiraan cuaca, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih panjang dan lebih kering, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran,” jelasnya.
Ale sapaan akrabnya menegaskan, bahwa penanganan karhutla tidak boleh dilakukan secara reaktif, tetapi harus dilakukan secara preventif, terkoordinasi, dan terencana dengan baik oleh seluruh pihak.
Ia juga meminta BPBD sebagai leading sector untuk terus memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan hotspot, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan.
Selain itu, dukungan dari TNI dan Polri juga diharapkan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam pengawasan wilayah serta penegakan hukum terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.
“Kepada para camat dan kepala desa, saya juga meminta agar mengaktifkan kembali peran Masyarakat Peduli Api (MPA), meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian karhutla. Jika api dapat dideteksi dan ditangani sejak dini, maka potensi kebakaran besar dapat dihindari.
“Pengalaman kita pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat,” tuturnya.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kobar Reneli mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kolaborasi pentahelix, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan kondisi karhutla, prakiraan cuaca dan musim kemarau tahun 2026, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Ia menambahkan peserta rapat koordinasi terdiri dari unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, instansi vertikal, pihak perusahaan, camat serta unsur masyarakat peduli api yang memiliki peran penting dalam pengendalian karhutla di Kobar.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama serta langkah-langkah terpadu dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga kejadian karhutla di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat ditekan seminimal mungkin,” tandasnya. (Yulia)
