PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan tetap mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan. Hal ini disampaikan menyusul adanya wacana perubahan skema penyaluran program yang disebut akan memprioritaskan anak-anak kurang gizi.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan, bahwa pihaknya aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku.
“Kami terus turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada kendala dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan SOP yang sudah ditetapkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah informasi mengenai penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta rencana perubahan skema MBG, yang merupakan program dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam wacana tersebut, pemerintah pusat disebut akan memprioritaskan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.
Menanggapi hal itu, Agustiar menegaskan komitmen pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal setiap program nasional.
“Ini kan program beliau (Presiden), tentunya kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah pasti mengawal,” tegasnya.
Ia juga berharap agar program MBG benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak dapat menerima manfaat secara optimal. Menurutnya, program yang telah berjalan baik tetap perlu dievaluasi dan disempurnakan.
“Harapannya supaya betul-betul yang berhak menerima bisa mendapatkan. Yang sudah bagus kita perbaiki lagi supaya lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menilai bahwa dinamika kebijakan merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan program berskala nasional. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
“Yang terpenting adalah tujuan utama program ini tercapai, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka kekurangan gizi pada anak,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan apabila telah menerima arahan resmi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Palangka Raya Analistra menyampaikan, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis terbaru terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG di daerah.
“Kami belum menerima arahan terbaru terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG. Oleh karena itu, kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perubahan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG saat ini masih berjalan sesuai skema awal, dengan sasaran utama siswa sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. ldw/ded-red
