PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Mekanisme penyaluran program seragam sekolah gratis menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam audiensi antara Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, di Aula Pintar Dinas Pendidikan Kalteng, Senin (7/7).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi P3K, Joseph F.J.W., menyampaikan sejumlah temuan di lapangan terkait pelaksanaan program seragam gratis tahun 2026. Menurutnya, masih terdapat siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, seperti sepatu atau jenis seragam tertentu, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusi bantuan.
Joseph menjelaskan, masyarakat sebelumnya memahami bahwa program seragam gratis mencakup satu paket lengkap yang terdiri atas seragam putih abu-abu, pramuka, batik, olahraga, serta sepasang sepatu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa program seragam gratis tetap dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, kebijakan tersebut mengalami penyesuaian atas arahan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu.
“Berkaitan dengan seragam gratis, tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SKH. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa-siswi baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu,” ujar Reza.
Ia menjelaskan, siswa baru yang berasal dari keluarga kurang mampu akan menerima paket lengkap berupa empat jenis seragam, yakni seragam putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, ditambah satu pasang sepatu. Sementara itu, siswa baru dari keluarga yang dinilai mampu hanya memperoleh seragam batik dan olahraga.
Menurut Reza, kebijakan tersebut diambil agar anggaran yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak disalurkan kepada siswa dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII dari keluarga kurang mampu.
“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza memastikan proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara selektif dan melibatkan berbagai unsur di daerah. Pendataan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi juga melibatkan pemerintah desa dan tokoh adat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Proses pendataan dilakukan secara ketat dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, damang, dan mantir adat agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak,” katanya.
Melalui mekanisme tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berharap program seragam sekolah gratis tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih merata bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(Ldw).
