PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Pemprov Kalteng menggelar Rakor bersama BNPB RI, guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (30/7/2026) di Palangka Raya.
Rapat ini dipimpin Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, bersama Kepala BNPB RI, Suharyanto, guna mengevaluasi kondisi riil di lapangan, serta merumuskan langkah taktis menjelang puncak musim kemarau.
Gubernur menegaskan, curah hujan yang turun di penghujung Juli ini harus dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur memberikan instruksi keras kepada jajaran kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, agar responsif menyikapi ancaman di wilayahnya masing-masing.
“Saya minta para Bupati dan Wali Kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat, dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait, untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh,” pesannya.
Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan adanya tantangan krusial akibat minimnya sumber air di titik rawan.
“Dari 126 titik api yang tercatat, fokus utama kami saat ini di Kelurahan Panarung. Api sudah mendekati jalan raya, sementara 12 regu gabungan kami terkendala ketiadaan sumber air di lokasi tersebut. Untuk mendukung Satgas, Pemkot Palangka Raya akan segera merevisi APBD Perubahan, guna memenuhi alokasi BTT operasional di lapangan,” urai Fairid Naparin.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifai, menyoroti luasnya lahan gambut yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa yang telah mencapai 140 hektar.
“Kendala kami di lapangan sama, sumur bor sudah dibangun namun sumber airnya sudah mengering. Pasukan darat dari unsur TNI dan Polri sangat membantu kami. Ke depan, kami memohon dukungan penuh dari BNPB untuk penanganan pascabencana, khususnya pembangunan kembali embung-embung air dan perluasan kanal,” harapnya.mmckt/ded-red
