PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan kesiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026. Salah satu tahapan penting yang dilakukan yakni Risk Assessment atau penilaian risiko untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.
Risk Assessment dilaksanakan di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut meliputi wawancara, pemeriksaan dokumen, hingga pengecekan lapangan, khususnya menyangkut aspek keamanan dan tata letak lokasi kegiatan.
Proses penilaian risiko tersebut melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, Ditpamobvit Polda Kalteng, Polres, serta jajaran Pemprov Kalteng.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng Aryawan mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan karena Rakor akan berlangsung dalam skala besar dan digelar pada malam hari, Kamis (6/8/2026), mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.
“Risk Assessment ini untuk memastikan dari sisi keamanan, tata letak, hingga teknis pelaksanaan benar-benar siap. Karena kegiatan ini berskala besar dan dilaksanakan malam hari, maka seluruh potensi risiko harus kita antisipasi sejak awal,” kata Aryawan.
Menurutnya, Rakor yang merupakan inisiasi Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan. Kegiatan itu juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pencegahan narkoba, serta percepatan penyatuan data sosial ekonomi masyarakat.
“Rakor ini akan dihadiri kurang lebih 3.000 orang. Peserta utama meliputi Bupati dan Wali Kota, 136 Camat, 139 Lurah, serta 1.432 Kepala Desa se-Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Selain unsur pemerintahan desa dan kelurahan, peserta juga berasal dari perangkat daerah, sekitar 600 Pejabat Administrator dan Pengawas ASN, serta sekitar 1.000 mahasiswa.
Aryawan menjelaskan, kepanitiaan kegiatan bersifat gabungan dengan melibatkan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan besarnya jumlah peserta, kesiapan teknis terus dikebut menjelang pelaksanaan.
“Pada saat Risk Assessment ini kesiapan kita sekitar 20 persen. Kita targetkan Rabu pagi sudah 50 persen dan pada hari H mencapai 90 persen,” jelasnya.
Sejumlah langkah antisipasi juga telah disiapkan panitia. Salah satunya berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik di jalur kegiatan tetap aman dan tidak terdampak pemadaman bergilir. Panitia juga menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan apabila terjadi gangguan.
Selain persoalan kelistrikan, perhatian juga diberikan terhadap potensi kebakaran di sekitar lokasi. Kondisi rumput yang mengering akibat musim kemarau dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama dengan jumlah peserta yang mencapai ribuan orang.
Aryawan mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di area parkir.
“Kami mengimbau peserta untuk tertib, terutama tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi rumput saat ini kering dan sangat mudah terbakar. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
**Desa Jadi Ujung Tombak**
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng Lisda Arriyana menilai Rakor tersebut memiliki arti strategis karena kepala desa dan aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, kepala desa perlu memahami kebijakan strategis pemerintah agar setiap arahan dan program dapat diterjemahkan secara konkret di tingkat masyarakat.
“Aparatur desa dituntut untuk mengetahui tindakan konkret penanganan Karhutla, pemanfaatan data dari BPS, pencegahan narkoba bersama BNN, serta isu terkait tata ruang wilayah,” kata Lisda.
Ia mengatakan, luasnya wilayah Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebijakan secara langsung kepada seluruh desa. Karena itu, Rakor yang menghadirkan ribuan peserta menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman.
“Mengingat keterbatasan jangkauan kita untuk turun langsung menyampaikan instruksi ke setiap desa, forum tatap muka berskala akbar ini menjadi solusi komunikasi yang sangat krusial,” tegasnya.
Lisda menambahkan, forum tersebut diharapkan mampu menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa dan kelurahan.
Dengan demikian, berbagai program prioritas pemerintah dapat dipahami secara seragam dan diterapkan sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
**Hadirkan Tujuh Narasumber Strategis**
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 akan menghadirkan tujuh narasumber utama dalam sesi panel.
Ketujuh narasumber tersebut yakni Kapolda Kalteng, Pangdam, Kajati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Kanwil ATR/BPN, serta Kabinda.
Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan memberikan perspektif yang komprehensif mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintahan desa dan kelurahan, mulai dari keamanan, Karhutla, narkoba, data sosial ekonomi hingga tata ruang wilayah.
“Yang paling penting setelah kegiatan ini adalah bagaimana seluruh peserta membawa pulang arahan strategis tersebut dan mengaplikasikannya di wilayah masing-masing. Jangan sampai Rakor hanya berhenti pada pertemuan, tetapi harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” pungkas Lisda.
Melalui Rakor tersebut, Pemprov Kalteng berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa semakin solid. Forum ini sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, terutama di tengah musim kemarau dan meningkatnya potensi Karhutla.ldw/ded.
