PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Jalan G. Obos, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap munculnya kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Aksi yang awalnya berlangsung tertib dan aman mulai memanas pada sore hari. Massa kecewa lantaran tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Sejumlah mahasiswa kemudian terlihat memanjat pagar kantor gubernur. Sementara massa lainnya mendorong gerbang hingga aparat gabungan dari Satpol PP dan kepolisian memasang barikade untuk mencegah massa masuk ke dalam area kantor pemerintahan.
“Kami hanya minta ketemu Pak Gubernur, sesederhana itu! Tapi dari tadi cuma dioper-oper, tidak ada kejelasan,” teriak salah seorang koordinator lapangan di tengah aksi.
Sebelumnya, massa sempat diterima perwakilan Pemprov Kalteng, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Muhammad Rus’an serta Kepala Dinas Kehutanan Kalteng H. Agustan Saining.
Namun, pertemuan tersebut belum meredakan kekecewaan massa. Mereka tetap mempertanyakan keberadaan Gubernur serta kepastian kapan orang nomor satu di Kalteng tersebut dapat menemui massa.
Plt Kesbangpol Muhammad Rus’an menjelaskan, Gubernur Agustiar Sabran belum dapat menemui massa karena sedang melakukan pemantauan kondisi karhutla secara mobile.
“Gubernur tidak bisa menemui massa karena sedang melakukan pemantauan secara mobile,” ujar Rus’an.
Penjelasan tersebut belum membuat massa membubarkan diri. Mereka tetap bertahan di depan Kantor Gubernur Kalteng sembari menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan karhutla.
Dalam orasinya, salah seorang massa aksi perempuan menyoroti dukungan sarana dan prasarana bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Katanya anggaran yang digunakan itu sangat-sangat besar, teman-teman. Tapi nyatanya kawan-kawan yang sudah jadi relawan, selang yang kita gunakan selang apa? Selang yang kayak di rumah-rumah saja,” ujarnya dalam orasi.
Massa juga menyoroti dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. Menurut mereka, pemerintah harus melakukan langkah yang lebih serius dan terstruktur agar persoalan karhutla tidak terus berulang setiap tahun.
“Untuk hari ini, kita masih menuntut seluruh jajaran pemerintah daerah untuk benar-benar serius menanggapi hal ini. Karena kami tidak mau terulang lagi di tahun-tahun ke depan,” tegasnya.
“Kami masyarakat Kalimantan Tengah ingin bertemu dengan Bapak Gubernur tercinta untuk membahas bagaimana ke depannya, tindak lanjutnya dari Gubernur yang kita cintai,” ujar salah seorang orator.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Dalam tuntutannya massa mendesak pemerintah daerah segera membuat kebijakan penanggulangan karhutla yang terstruktur dan akurat, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Mereka meminta pemerintah memastikan dan melindungi hak masyarakat adat serta peladang, khususnya dalam menghadapi persoalan karhutla dan kebijakan penanganannya. Massa menuntut adanya transparansi anggaran penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, agar penggunaan anggaran publik dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Massa meminta Pemprov Kalteng menambah serta menyesuaikan alat pelindung diri (APD) bagi relawan karhutla sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mereka menilai keselamatan relawan yang berada di garis depan pemadaman harus menjadi perhatian pemerintah. mak/fwa-red.
