JAKARTA/TABENGAN.CO.ID– Persoalan konektivitas telekomunikasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi perhatian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, Andina Thresia Narang. Hingga saat ini, masih terdapat 255 titik blankspot yang tersebar di wilayah Kalteng berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) setempat.
Persoalan tersebut disampaikan Andina dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) pada Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, legislator dari Fraksi NasDem itu menyoroti kebutuhan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi dalam mengatasi persoalan jaringan di daerah.
Andina menyinggung paparan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), khususnya terkait anggaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang disebut mencapai Rp1.026,8 triliun, dengan salah satu penggunaannya berkaitan dengan pemantauan layanan telekomunikasi.
“Ibu Menteri, pada slide 3 paparan terkait Ditjen Infrastruktur Digital mengajukan anggaran sebesar 1.026,8 T, di mana salah satu penggunaan anggarannya terkait pemantauan layanan telekomunikasi,” kata Andina dalam rapat tersebut.
Menurutnya, kondisi di Kalteng menunjukkan bahwa persoalan konektivitas masih membutuhkan perhatian serius. Sebab, berdasarkan data Diskominfosantik Kalteng, terdapat 255 titik yang masih berada dalam kondisi blankspot.
“Di Kalimantan Tengah sendiri, sebagai contoh, masih ada 255 titik blankspot dan lemahnya koordinasi antara daerah dan pusat, sehingga perbaikan BTS-BTS ini masih menggunakan anggaran daerah,” ujarnya.
Andina menilai kondisi tersebut dapat menghambat masyarakat, khususnya generasi muda dan pelajar, dalam memperoleh akses informasi maupun mendukung proses belajar mengajar.
Salah satu dampaknya, kata dia, terlihat dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Keberadaan wilayah blankspot membuat sejumlah pelajar mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan asesmen berbasis komputer tersebut.
Selain ANBK, keterbatasan jaringan juga menjadi tantangan dalam mendukung pemanfaatan teknologi pendidikan, termasuk program TV interaktif yang sejalan dengan agenda pemerintah.
“Dengan adanya blankspot maka pelajar-pelajar kita sulit untuk melakukan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) dan juga TV interaktif sesuai dengan Asa Cita Presiden Prabowo,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Andina mempertanyakan sejauh mana koordinasi yang selama ini dilakukan Komdigi bersama pemerintah daerah dalam menangani maupun merevitalisasi BTS yang mengalami persoalan.
“Apakah Komdigi bekerja sama selama ini dengan pemerintah daerah dalam merevitalisasi BTS-BTS yang bermasalah ini? Bagaimana alur fungsi pengawasan yang dilakukan selama ini?” tanya Andina.
Ia menekankan bahwa persoalan blankspot tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta operator telekomunikasi swasta.
“Ini saya kira penting, di mana koordinasi harus diperkuat. Komdigi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada orkestrasi yang jelas dengan pemerintah daerah dan operator swasta, supaya perluasan dan perbaikan jaringan benar-benar menjangkau titik blankspot ini,” tegasnya.
Andina menilai, persoalan konektivitas menjadi semakin penting di tengah kondisi Kalteng yang juga menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam situasi tersebut, jaringan komunikasi dan akses informasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan internet sehari-hari, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan publik.
“255 titik blankspot masih menjadi PR di Kalteng. Di tengah karhutla, konektivitas bukan sekadar akses internet, tetapi akses pendidikan, informasi, dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Andina menegaskan bahwa penyediaan konektivitas harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan operator telekomunikasi, agar pembangunan infrastruktur digital dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan jaringan. rmp/rca-red
