PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, dr. Hj. Erni Daryanti, menyoroti masih adanya anomali dalam penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Hal tersebut disampaikan Erni saat melaksanakan kunjungan reses ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, ia mengevaluasi efektivitas pemanfaatan DTSEN, khususnya dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan persoalan di lapangan, di antaranya warga yang justru terputus dari daftar penerima bansos. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
“Pemanfaatan DTSEN harus benar-benar diperhatikan, karena masih ditemukan anomali di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terputus dari daftar penerima. Akurasi dan pemutakhiran data menjadi hal penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran operator desa dalam pemutakhiran data serta keterlibatan agen Perlindungan Sosial. Kedua unsur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdata secara akurat.
Selain mengunjungi Dinas Sosial, Erni juga meninjau langsung fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Palangka Raya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan program pendidikan terpadu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam peninjauan itu, Erni memastikan kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah. Ia berharap fasilitas yang tersedia dapat menunjang pelaksanaan pendidikan bagi para peserta didik.
“Program Sekolah Rakyat ini harus terus didorong agar semakin berkembang. Kehadirannya menjadi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas,” ungkapnya.
Erny berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya berjalan di Kota Palangka Raya, tetapi juga terus dikembangkan dan diperluas ke berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan melalui program tersebut dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di Kalimantan Tengah.
