PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sengketa kepemilikan lahan seluas 1,63 hektare di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), berbuntut laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ke Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kristison T.S. Penyang bersama saudara-saudaranya melalui kuasa hukum melaporkan dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu yang diduga berkaitan dengan penerbitan empat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan enam Surat Pernyataan Tanah (SPT) di atas lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari tanah warisan keluarga seluas sekitar 375 hektare.
Laporan tersebut disampaikan Kristison dengan didampingi kuasa hukum Labih Marat. Binti dan Sabam Sitanggang ke SPKT Polda Kalteng pada 2 November 2026. Dengan STPL Nomor STTLP/284/XI/YAN.2.5./2026/SPKT yang diterima PS Payanmas Ipda Hairun Majid.
Kuasa hukum pelapor, Labih Marat Binti menjelaskan, dasar kepemilikan lahan tersebut merujuk pada Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Tulis Supa tertanggal 30 Januari 1982, yang merupakan tanah warisan orang tua pelapor.
Dalam perkembangannya, sebagian lahan seluas sekitar 1,63 hektare dengan panjang kurang lebih 500 meter dan lebar bervariasi antara 9 hingga 103 meter, berbatasan dengan Sungai Bahoi dan Jalan Trans Kalimantan atau lintas Tewah-Tumbang Miri, diduga dikuasai pihak lain tanpa hak.
Persoalan tersebut sebelumnya telah digugat di Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kurun melalui perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Kkn. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan objek sengketa seluas sekitar 1,63 hektare yang terletak di Desa Sei Riang merupakan bagian dari tanah seluas sekitar 375 hektare dan sah dimiliki hak penguasaannya oleh Kristison T.S. Penyang bersama saudara-saudaranya.
Namun, dalam proses persidangan, muncul empat SHM dan enam SPT yang digunakan seseorang berinisial NU dan pihak lainnya untuk mengajukan permohonan intervensi pada 10 April 2026. Dokumen tersebut kemudian diajukan dalam persidangan pada 16 April 2026.
Empat sertifikat tersebut masing-masing atas nama NU dengan Nomor 00433/Desa Tanjung Untung-2023, serta tiga sertifikat atas inisial MU dengan Nomor 00435, 00439, dan 00440/Desa Tanjung Untung-2023.
Sementara enam SPT diterbitkan atas nama SU, TJ, SH, SK, NPS, dan NS. Seluruh dokumen tersebut mencantumkan lokasi tanah di Desa Tanjung Untung, Kecamatan Tewah.
“Kami menilai terdapat persoalan mendasar terkait lokasi penerbitan dokumen tersebut. Sebab, lahan yang diklaim oleh NU dan pihak lainnya justru merupakan bagian dari objek tanah milik keluarga Kristison yang berada di Desa Sei Riang, sebagaimana disebutkan dalam putusan PN Kuala Kurun,” katanya, Senin (9/11/2026).
Permohonan intervensi yang diajukan NU dan pihak lainnya pun ditolak majelis hakim setelah adanya keberatan dari kuasa hukum penggugat. Meski demikian, dalam proses tersebut turut menjadi perhatian adanya perkara gugatan keluarga Kristison di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya yang belum berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Labih mengungkapkan, empat SHM tersebut diduga diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Asal-usul Tanah Nomor 35/KD-TU/SKAUT/IV.2021 tertanggal 15 April 2021 yang dibuat ER selaku Kepala Desa Tanjung Untung. Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPP-FBT).
Menurutnya, penerbitan sertifikat tersebut patut dipertanyakan karena pihak yang namanya tercantum dalam dokumen diduga tidak berdomisili di Desa Tanjung Untung. Selain itu, pihak pelapor menyatakan tidak mengetahui adanya riwayat kepemilikan tanah keluarga NU di Desa Sei Riang.
Atas dasar itu, pihak pelapor menduga terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen asal-usul tanah maupun surat-surat yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat. Dugaan tersebut kini diminta untuk ditelusuri aparat kepolisian.
Laporan yang disampaikan ke Polda Kalteng mengacu pada Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 392 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan pemalsuan surat dan pemalsuan surat keterangan mengenai hak atas tanah.
Labih menegaskan, laporan tersebut merupakan upaya hukum untuk mengungkap asal-usul penerbitan dokumen yang dipersoalkan sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga Kristison.
“Kami yakin dan percaya Polda Kalteng menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, termasuk menelusuri proses penerbitan empat SHM dan enam SPT yang menjadi pokok persoalan,” pungkasnya. fwa/red
