PALANGKA RAYATABENGAN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka pengamatan situasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Karhutla, khususnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, serta rasa aman. Rapat koordinasi dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Lantai 2, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Dari Kanwil Kemenkum Kalteng hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yusuf Salamat. Rapat koordinasi turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisioner Komnas HAM, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kepala instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pembahasan tersebut, penanganan Karhutla tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan dan bencana, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan, aktivitas sosial dan ekonomi, hingga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang berisiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam koordinasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam memastikan penanganan Karhutla berjalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, kebijakan dan langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah perlu mengedepankan kepentingan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kelompok terdampak, serta memastikan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor, menyampaikan bahwa penanganan Karhutla memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak karena dampaknya tidak hanya dirasakan terhadap lingkungan, tetapi juga menyentuh kehidupan dan hak dasar masyarakat. “Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus dilaksanakan secara terpadu dengan menempatkan keselamatan serta perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Setiap langkah yang diambil perlu memperhatikan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, serta rasa aman dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Karhutla,” ujarnya.
Lebih lanjut, koordinasi bersama Komnas HAM diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai kondisi penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian. fwa
