PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Kalteng), mengungkapkan, sedikitnya ada 18.454 guru mulai jenjang SD, SMP dan SMA di Bumi Tambun Bungai yang siap mengimplementasikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13).
“Sekarang tinggal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsinya yang meminta sekolah untuk melaksanakan K-13. Kalau kita telah melatih dan membimbing 18.454 guru semua jenjang dan kami yakin mereka siap mengajar K-13,” ucap Kepala LPMP Kalteng Drs Krisnaydi Tuendan MSi, belum lama ini.
Krisnaydi menjelaskan terkait dengan rencana penerapan Kurikulum 2013 tersebut, LPMP terus mengintensifkan pelatihan melalui bimbingan teknis (Bimtek) kepada tim Instruktur/Pendamping di Kabupaten/Kota dan guru-guru sasaran di sekolah.
Berdasarkan data LPMP Kalteng sejak 2013 hingga pertengahan tahun 2017 pihaknya telah mendampingi 2.263 sekolah mulai jenjang SD, SMP, SMA/SMK dengan jumlah guru sasaran 18.454 orang dan 763 orang Instruktur di Kabupaten/Kota.
“Untuk tahun ajaran 2017/2018 kita menargetkan 7.160 guru sasaran baik PNS dan Kontrak untuk mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis K-13 dalam rangka persiapan implementasi K-13,” katanya.
Ia juga mengungkapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) menargetkan ditahun ajaran 2017/2018 seluruh sekolah dapat menerapkan K-13 yang telah di revisi.
Mengacu pada Peraturan Menteru Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 190 tahun 2014, lanjutnya, road map K-13 baru akan rampung pada tahun 2020 mendatang, akan tetapi mengingat berakhirnya massa jabatan pemerintah RI tahun 2019, rencana tersebut di percepat.
“Massa jabatan Pak Presiden kan 2019 akan berakhir telepas beliau manjabat kembali atau tidak. K-13 kan masuk dalam nawacita beliau jadi 2018 kurikulum tersebut harus diterapkan di seluruh sekolah pada tahun 2018,” ucapnya.
Terkait berapa persen peningkatan sekolah di Kalteng yang akan melaksanakan K-13, Kapala LPMP Kalteng belum berani memastikan karena menurutnya hal tersebut tergantung dari pemerintah daerah masing-masing.
Namun ia hanya berharap pemerintah daerah dapat mendorong implementasi kurikulum tersebut untuk mewujudkan indonesia gemilang di tahun 2045 nanti.nta
