MUARA TEWEH/tabengan.com – Untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara (Barut), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara.
Kepala Kejari Barito Utara Basrulnas SH mengatakan, bahwa di Kejaksaan mempunyai Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D).
Sehubungan dengan itu, lanjutnya, dari PUPR meminta kepada pihaknya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan. “Pengawalan dan pengamanan yang diminta itu sesuai dengan tugas TP4D. Untuk itu kita dengan senang hati menanggapi keinginan dari pihak PUPR. Kita terima untuk dapat dilakukan pengawalan dan pengamanan,” kata Basrulnas kepada Tabengan, usai melaksanakan pertemuan dengan PUPR Barut, di aula Kejari, Kamis (23/3).
Tetapi sebelumnya, Kejari terlebih dahulu meminta dari PUPR untuk mengekspos dan memberikan penjelasan, terkait kegiatan yang perlu dikawal dan diamankan. Kemudian permasalahan apa yang ditemukan baik secara teknis administrasi maupun teknis pekerjaannya.
“Itu yang perlu kita komunikasikan secara intensif mengungkap apakah ada permasalahan hukum yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya, kita akan melakukan komunikasi dan koordinasi kepada piahak yang meminta pengawalan, pengamanan kepada pihak kejaksaan,” kata Basrulnas.
Kepala DPUPR H Ferry Kusmiadi mengatakan, bahwa TP4D sesuai dengan intruksi Presiden, bahwa Kejaksaan dapat memberikan pengawalan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, di Barut.
“Dengan adanya TP4D maka DPUPR segera menyampaikan surat. Alhasil mendapat respon Kejaksaan selaku pelaksana TP4D. Di mana paket strategis ini yang perlu dikawal,” kata Ferry.
Kerja sama ini, lanjut Ferry, terus tetap berlanjut sampai tahun berikutnya. Karena pembangunan di Barut ini harus menyentuh langsung masyarakat, sesuai dengan progress TP4D. c-ryu
