Emmanuela: Rusak Kawasan Hutan Jadi Proyek Food Estate
PALANGKA RAYA/tabengan.co.id– Aktivis lingkungan hidup Kalimantan Tengah (Kalteng) Emmanuela Shinta menyayangkan rusaknya kawasan hutan yang menjadi lokasi proyek Food Estate.
Direktur Ranu Welum Foundation (RWF) itu menegaskan, sejak awal sebelum proyek Food Estate berlangsung, organisasi yang dipimpinnya telah menyatakan sikap menolak hal tersebut.
“Sebenarnya bingung mau tanggapi apa lagi, dari sebelum proyek itu dimulai, saat mulai digarap hingga sekarang pun kita terus menyatakan ini bisa jadi babak baru dari bencana ekologis Kalteng. Herannya justru narasi yang menganggap proyek ini positif dan ‘layak dicoba’ dengan dalih ‘kesempatan’ masih terus bertebaran,” kata Shinta kepada Tabengan via WhatsApp, baru-baru ini.
Perempuan pecinta lingkungan itu mengemukakan, sejatinya proyek ketahanan pangan bertujuan supaya masyarakat bisa hidup. Namun, jika kondisinya seperti saat ini justru masyarakat Kalimantan, khususnya Kalteng yang menjadi korban.
“Tambah lagi, saat menjelang Cop26 di Glasgow para pemimpin dunia sedang menggebu-gebunya untuk Green Project, untuk mengurangi emisi karbon, memfasilitasi ruang bicara bagi pemuda dan pemimpin komunitas bahkan masyarakat adat, namun Indonesia justru terkesan tutup mata,” sesalnya.
Menurut Shinta, pemimpin negara ini harus berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Harusnya berhenti menggenjot proyek-proyek dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, padahal tidak berpihak kepada masyarakat dan justru memperparah kerusakan bumi Kalimantan.
“Saya saat ini sedang di desa pedalaman untuk pergerakan bersama komunitas di Bartim memulihkan lahan yang rusak dan menggiatkan peran pemuda agar melindungi hutan yang tersisa, dengan cara menanam pohon, rehabilitasi ekosistem dan memulihkannya. Tapi ironisnya di seberang sana, di sisi lain, hutan malah dibuka untuk proyek Food Estate. Ironis banget,” keluhnya.
Banyak pemerhati lingkungan khawatir Proyek Lumbung Pangan (Food Estate) mengancam bencana ekologis hutan Kalimantan.
Selayaknya pemerintah memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya, serta kepentingan lingkungan mengupayakan kemandirian penyediaan pangan.
Dikatakan dalam sebuah media online, pembukaan 600 hektare hutan alam di Gunung Mas, Kalteng, memicu pelepasan sedikitnya 250 ribu ton emisi karbon. Dampak lainnya adalah saat di musim hujan, 4 desa di sekitarnya kebanjiran karena kehilangan wilayah tangkapan air. dsn
