PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bertema Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah.
Rakor tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dan digelar di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah Gubernur dari berbagai provinsi penghasil sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Tujuan utama Rakor adalah memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menggali potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, demi memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.
“Rakor ini sangat baik dalam rangka kita bisa memaksimalkan, khususnya capaian DBH dari tiga sektor itu,” ujar Edy Pratowo usai mengikuti kegiatan.
Menurutnya, selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang diterima oleh pemerintah pusat tergolong besar, namun alokasi Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil masih terbilang kecil.
“Forum ini menyatukan komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat agar bisa lebih terbuka atau dapat membagi hasil kepada daerah penghasil secara proporsional,” tegas Edy.
Wagub menyebut, DBH sangat penting bagi daerah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan. Ia menilai, ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak lagi cukup di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana transfer dari pusat. Dengan DBH dari tiga sektor itu, akan mampu mendorong kemandirian fiskal bagi daerah penghasil,” katanya.
Ia pun mengungkapkan, khusus untuk Provinsi Kalteng, terdapat dana kurang bayar DBH tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp625 miliar dan dana rekonsiliasi tahun 2024 yang belum disalurkan sebesar Rp300 miliar lebih.
“Kalau ini bisa direalisasikan, totalnya bisa mencapai Rp1 triliun. Dana sebesar itu jika diberikan kepada daerah penghasil seperti Kalteng, kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial masyarakat, dan problematika lainnya,” jelas Wagub Edy.
Dalam Rakor tersebut, Wagub Edy turut didampingi sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, di antaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Vent Christway, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas Perkebunan Rizky R Badjuri, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Syahfiri. ldw
