Lanjut Yardi, untuk Dana BLT juga diduga melakukan korupsi dan pendataanya pun tidak akurat. Kejaksaan Negeri Katingan diharap agar segera memproses, jangan sampai menunggu dan menunggu seperti yang dilaporkan masyarakat ke pihak Kecamatan dan Inspektorat.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan ini ke Kecamatan bersama dengan pihak BPD dan Inspektorat, namun tidak ada jawaban dan tidak lanjut yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Inspektorat, sehingga kami bersepakat langsung menyampaikan permasalahan ini ke Kejaksaan Negeri Katingan. Kita berharap Kejaksaan dapat mengusut tuntas permasalahan ini karena selain merugikan masyarakat juga merugikan Pemerintah dan Negara,”ungkap Yardi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Katingan kepada sejumlah media mengatakan, pihaknya dari Kejaksaan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tarusan Danum. Karena dalam perundang–undangan, masyarakat juga diminta aktif untuk mengawasi jalanya pembangunan di desa. Masyarakat Desa Tarusan Danum ini karena melihat ada tindakan ketidakberesan dalam penggunaan Dana Desa, makanya mereka menyampaikan hal tersebut ke Kejaksaan.
“Ini dilakukan mereka agar dana Desa yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk masyarakat yang mendapatkan dana tersebut. Saya sudah menerima perwakilan dari warga Desa Tarusan Danum , dengan menyampaikan laporan dan ada beberapa poin diminta untuk ditindaklanjuti seperti penyimpangan dana desa, dana Covid 2021, pembangunan WC, Penerima BLT dan ini ada sekitar tujuh item yang disampaikan,” kata Tandy.
Menurut Tandy, ini akan ditelusuri dan telaah semuanya dan nantinya akan dimintai keterangan dari pihak–pihak terkait yang semua mengetahui masalah kegiatan tersebut. c-sus
