PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Anggota Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing menegaskan, realisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Guru telah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Menurutnya, Komisi III tetap memperjuangkan agar TKD guru bersertifikasi bisa direalisasikan oleh Pemprov Kalteng. Hal tersebut telah diusulkan dalam pembahasan RKA APBD 2023 antara Komisi III dan Dinas Pendidikan (Disdik) beberapa waktu lalu.
“Perihal TKD dan TPP guru bersertifikasi, Komisi III telah mengusulkan saat pelaksanaan pembahasan RKA APBD 2023 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, agar TPP dan TKD guru kembali dimasukkan. Tinggal bergantung pada keputusan Pemprov untuk memasukkan usulan kami atau tidak,” ucapnya, di gedung dewan, Rabu (21/12).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, dalam RKA APBD 2023, ada hal yang menjadi priotitas dan non-prioritas. Namun ia berharap agar realisasi pembayaran TKD dan TPP guru bersertifikasi bisa menjadi prioritas Pemprov di tahun 2023.
“Karena hal tersebut berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, khususnya para guru,” kata anggota dewan yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, masuk tidaknya usulan Komisi III mengenai TKD dan TPP guru, merupakan kewenangan dan komitmen Pemprov dalam memberikan perhatian kepada para guru bersertifikasi.
“Kewenangannya kembali kepada Pemprov, karena pada dasarnya masalah ini hanyalah komitmen bagaimana Pemprov memberikan perhatian kepada para guru. Namun para intinya, DPRD Kalteng khususnya Komisi III akan terus mengawal dan memperjuangkan agar TPP dan TKD guru bisa terealisasi pada tahun 2023 mendatang,” pungkasnya. nvd
