+ Sesuai UU 22/2009, Jalan Bukan Kewenangan Dishub, Polisi?
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Beredar video di media sosial (medsos) yang merekam kendaraan berat jenis truk roda 10 bermuatan kayu log melintas di jalan Kota Palangka Raya melalui wilayah hukum Polresta Palangka Raya juga Polda Kalteng.
Terekam di kamera iring-iringan truk tersebut melewati Jalan Bundaran Kecil dan Jalan RTA Milono. Kemudian melalui Jalan Mahir Mahar menuju arah keluar kota. Diduga 2 truk angkut kayu log tersebut menuju Banjarmasin, Kalsel, dengan melalui wilayah hukum Polres Pulang Pisau dan Polres Kapuas.
Menanggapi kejadian ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedy, ketika dikonfirmasi, Minggu (28/5) siang, pihaknya dalam hal ini Dishub Provinsi Kalteng akan berkordinasi dengan aparat kepolisian dan dinas terkait lainnya untuk menindaklanjuti temuan ini.
“Dishub tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan di jalan raya. Kendati demikian, permasalahan angkutan log kayu ini akan kembali dilakukan pembahasan bersama dalam forum lalu lintas, untuk dapat ditemukan solusi dalam melakukan penindakannya. Kita semua berharap, pelaku usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan untuk dapat memiliki hati, dan kepedulian terhadap daerah,” kata Yulindra Dedy.
Yang pasti, lanjut Yulindra Dedy, akan pihaknya komunikasikan lagi dengan pihak kepolisian. Sesuai UU 22/2009, kalau di jalan merupakan kewenangan kawan-kawan polisi. Juga dengan Dinas Kehutanan untuk mengecek kayunya. Dan BPTD XVI UPT Kemenhub sebagai pengelola jembatan timbang.
Dedy membeberkan, bahwa berdasarkan Surat dari BPTD XVI Kalimantan Tengah Nomor: AJ.004/1/3/BPTDXVI/2023 terkait dengan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan B3, wajib memenuhi izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, serta wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan bermotor. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Menindaklanjuti hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan mendukung program Zero ODOL (Over Dimensi Over Load), bahwa izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan B3 hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga diimbau kepada seluruh Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak mengeluarkan perizinan maupun surat keterangan dalam bentuk apapun.
Sementara itu diketahui jembatan timbang di Kuala Kapuas tidak beroperasi. Selain itu, rencana dibangunnya jembatan timbang di Palangka Raya hingga belum juga ada realisasinya.
Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, menyampaikan, sektor kehutanan berkali-kali disampaikan, diingatkan untuk tidak menggunakan jalan raya dalam membawa angkutannya. Jalan yang digunakan untuk mengangkut kayu itu dinamakan koridor, dan jalan ini untuk mencaoai log pond.
Dinas Kehutanan Kalteng, tegas Agustan, mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan, atas setiap pelanggaran pelaku usaha dibidang kehutanan. Umumnya yang nakal adalah kontraktor angkut. Pihak perusahaan sudah dilayangkan surat teguran, namun pihak kontraktor angkutan yang menimbulkan masalah.
Kepala Dinas Perhubungan Palangka Raya, Alman Pakpahan, menegaskan, tidak boleh angkutan log kayu melintas di dalam kota. Angkutan log kayu, itu memiliki jenis angkutannya, dan tidak melintas di dalam kota. Ada jalur tersendiri yang memang secara khusus digunakan untuk mengangkut log kayu.
Berbicara penindakan angkutan yang membawa log kayu, dan melintas di dalam kota, jelas Alman, inilah yang menjadi permasalahan. Siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan penindakan. Bagaimanapun, berbicara aturan, Dinas Perhububgan tidak memiliki wewenang untuk menindak di jalan raya. Namun demikian, Dinas Perhubungan (Dishub)Palangka Raya sudah membuat terobosan akan masalah itu.
”Dishub Palangka Raya sudah membuat terobosan, dengan mengajukan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rekayasa Lalu Lintas dalam Kota Palangka Raya. Hanya saja, sampai sekarang atau sudah 6 bulan pengajuan perwali itu ke biro hukum setda Palangka Raya, sampai sekarang imi masih belum ada info terbaru. Apabila perwali ini disetujui, artinya secara aturan sudah ada kesesuaian, sehingga dapat diterapkan, termasuk angkutan log kayu.
Alman juga mempertanyakan keberadaan jembatan timbang. Padahal, jembatan timbang menjadi salah satu ujung tombak dalam mencegah adanya angkutan log kayu. Mengingat, angkutan log kayu itu melebihi tonase atau kekuatan jalan. Kembali ditegaskan, angkutan log kayu tidai boleh melintas di dalam kota.ded/dsn
