PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Banyaknya truk ODOL atau truk melebihi tonase jalan bermuatan kayu log yang melintas di jalan-jalan Kota Palangka Raya pada malam hari, viral dan menjadi perhatian masyarakat juga berbagai pihak.
Bahkan dalam pemberitaan sebelumnya Wadirlantas Polda Kalteng AKBP I Gede Putu Dedi mengatakan, permasalahan mengenai angkutan kayu log yang melintas di Kota Palangka Raya harus disikapi secara bijak, dengan melihat secara utuh dari sudut hulu ke hilir.
Secara logika, investor yang berani mendistribusikan usahanya pastinya telah mengajukan proses perijinan dan memiliki administrasi yang lengkap.
Pengawasan dari pengangkutan hingga ke pendistribusian tentunya dilakukan oleh pihak yang telah mengeluarkan perijinan tersebut. Sedangkan untuk fungsi lalu lintas, hanya bisa masuk dan merujuk ke masalah kelebihan muatan (over dimension/overloading).
Mengenai masuknya angkutan kayu log ke Palangka Raya, Pemko telah mengeluarkan Perwali yang mengatur jam tertentu angkutan besar tertentu dapat melintas.
Saat dikonfirmasi Rabu (14/6) malam, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan bahwa sudah lama larangan bagi truk besar seperti tronton yang melebihi kapasitas (over dimension/overloading). Begitu juga truk tronton yang mengangkut kayu log yang over kapasitas sesuai ketentuan. Dan mengatur jam tertentu angkutan besar untuk melintas di jalan-jalan Kota.
Dijelaskan, pada BAB IV Pasal 8 Butir Ke 2 Perwali Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi Kendaraan barang yang melebihi muatan sumbu terberat dan dimensi yang diizinkan pada kelas jalan dalam wilayah Kota Palangka Raya dilarang melintas.
Juga, lanjutnya, pada BAB V Pasal 9 butir 1 dan 2 yaitu Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh: a. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah terhadap ketentuan tonase dan dimensi kendaraan, perizinan kelaikan jalan serta persyaratan teknis kendaraan; dan b. Kepolisian Resort Kota Palangka Raya terhadap ketentuan rambu lalu lintas, marka jalan dan dokumen berkendara. (2) Setiap kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih dari 8 ton yang akan melintas di wilayah Kota Palangka Raya wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
“Kalau truk tronton memang tidak boleh, lebih pastinya konfirmasi Dishub,” bebernya.
Terpisah, Kadishub Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, Kamis (14/6), menyebutkan, ada beberapa dasar hukum terkait upaya penertiban angkutan ODOL di Kota Palangka Raya. Di antaranya adalah; 1) UU 22/2009 ttg LLAJ; 2) PP 55/2012 tentang Kendaraan telah diubah dengan PP 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang LLAJ; 3) Permenhub PM 60/2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; 4) Permenhub PM 33/2018 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor, beberapa kali diubah dan terakhir dengan PM 23/2021; 5) Permenhub PM 19/2021 tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 6) Permenhub PM 156/2016 ttg Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 7) Kep. Dirjen Phb Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan dan 8) Standar Internasional.
Sebagaimana diketahui ODOL menjadi penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas, tingginya biaya perawatan insfrastruktur, berpengaruh pada proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha insfrastruktur jalan, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan muatan dan dimensi berlebih tidak bisa melewati pos lintas batas negara (tidak dapat memenuhi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN).
Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang, tingginya biaya operasi kendaraan, menyebabkan kerusakan komponen kendaraan, memperpendek umur kendaraan dan menimbulkan polusi udara yang berlebihan. dsn
