+Pj Wali Kota Gelar Salat Minta Hujan
SAMPIT– Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) per 1 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB menyatakan kualitas udara berbahaya dengan capaian 315 pm 2.5. Bahkan, indikator dalam ISPU berwarna hitam.
Hal tersebut mengartikan tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat.
Kepala Laboratorium DLH Kotim Dhody Wiriyanto mengatakan, kondisi ISPU dengan indikator berbahaya tersebut terjadi sejak Minggu (1/10) pagi hingga siang hari. Sebelumnya indikator ISPU Kotim hanya mencapai level tidak sehat.
“Kualitas udara di Sampit dinyatakan berbahaya dikarenakan semakin meningkatnya jumlah titik api, baik di kabupaten kita maupun kabupaten tetangga. Sehingga menimbulkan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Minggu.
Dijelaskan Dhody, arah angin juga menentukan kualitas udara di wilayah ini. Apalagi sumber asap di Kotim banyak berasal dari selatan arah angin, dari selatan ke barat. Dengan kondisi udara seperti itu, diimbau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan penutup hidung atau masker ketika beraktivitas di luar ruangan, guna mengantisipasi penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Menurut Dhody, pihaknya secara kontinu terus memantau kondisi ISPU di daerah ini, dengan menggunakan alat pemantau kualitas udara ambien otomatis. Dia juga menyampaikan, warga dapat memantau kondisi kualitas udara dengan menggunakan aplikasi Ispunet yang bisa diunduh di Play Store.
Terpisah, Kepala BMKG Bandara H Asan Sampit Musuhanaya menambahkan, untuk prediksi cuaca di Kabupaten Kotim pada 1-3 Oktober 2023 dinyatakan cerah berawan, sehingga diprediksi belum ada tanda-tanda akan turun hujan dalam waktu dekat.
Bahkan, menurutnya, tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada 3 hari ke depan pada level merah atau sangat mudah terbakar.
“Untuk akumulasi hotspot 24 jam yang lalu yakni dari 30 September 2023 jam 24.00 WIB s/d 1 Oktober 2023 jam 07.00 WIB sebanyak 201 titik panas tersebar di 12 Kecamatan Kotim,” tuturnya.
Salat Minta Hujan
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama OPD terkait terus berupaya mengatasi kebakaran lahan dan dampaknya. Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, Salat Istisqa diadakan secara berjemaah sebagai upaya ikhtiar memohon turunnya hujan.
“Ini juga merupakan bentuk usaha bersama pemerintah dan masyarakat untuk berikhtiar dan berdoa dalam mengakhiri situasi saat ini, serta diharapkan dapat mengembalikan kualitas udara normal tanpa kabut asap dan kebakaran,” kata Hera, di Aula Rujab Wali Kota, Sabtu (30/9).
Kegiatan Salat Istisqa diinisiasi oleh MUI Kota Palangka Raya, dengan mengundang masyarakat, mengingat saat ini kualitas udara, sangat tidak baik.
Wamen LHK Optimis
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan, penanganan karhutla di Provinsi Kalteng harus dilanjutkan. Ia optimis penanganan karhutla di Desa Tanjung Taruna, Tumbang Nusa, Kameloh baru bisa teratasi.
“Saya optimis penanganan karhutla ini bisa terselesaikan selama 2 hari. Karena hari ini saya sudah menginstruksikan pengiriman 25 mesin pompa besar dan selang dari Jakarta untuk membantu pemadam, termasuk kita sudah membangun sumur bor darurat sejak hari Jumat kemarin,” kata Alue Dohong di Kantor Gubernur, Palangka Raya, Minggu (1/10).
Alue Dohong menerangkan, saat pemadaman di Tumbang Nusa kendala lapangan yang dihadapi sumber air, makanya pihaknya membangun sumur bor darurat agar cepat mengatasi karhutla.
Wamen LHK meminta seluruh SOPD Provinsi Kalteng, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya melibatkan seluruh pihak, termasuk para penegak hukum dan masyarakat untuk memadamkan karhutla secara optimal.
“Kita keroyok sama-sama di tiga desa itu, kita matikan sama-sama dalam 1-2 hari supaya masalah kabut bisa ditanggulangi,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan besar sawit (PBS) yang memegang izin konsesi lahan yang terbukti lalai dan menyebabkan karhutla.
Ditegaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Balai Pengamanan dan Penegak Hukum (Gakum) terkait oknum pelaku penyebab karhutla. Setelah itu pihaknya juga akan menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN untuk meminta data-data HGU yang berada di daerah karhutla.
“Semua kita awasi, ada beberapa konsesi lahan yang sudah kita pasang police line oleh Gakum. Saya minta segera tindak tegas PBS yang melakukan kelalaian dan menjadi penyebab karhutla,” tandasnya. c-may/rba/jef
