PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Banyaknya tokoh dari berbagai kalangan yang mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Gubernur dan bacalon bupati ke beberapa partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang, diduga hanya bertindak sebagai boneka untuk memecah suara.
Hal ini disampaikan pengamat politik Kalteng Ricky Zulfauzan saat dibincangi Tabengan, Jumat (10/5). Menurutnya, fenomena banyaknya tokoh yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pilkada adalah hal baik dan sah-sah saja, tentunya untuk variasi menu parpol untuk Balon Gubernur Kalteng yang diusung di Pilkada mendatang.
“Meski secara elektabilitas masih di bawah rata-rata serta kurang memiliki ketokohan, namun hal itu bisa diperbaiki seiring waktu,” kata Ricky.
Kendati demikian, ia menyoroti kalau ada sejumlah tokoh yang mendaftar hanya dijadikan alat politik untuk kepentingan.
“Permasalahannya para tokoh yang mendaftar bakal calon ini diduga banyak disinyalir hanya menjadi alat politik dan boneka untuk memecah suara,” ujarnya.
Ia menuturkan, para tokoh itu belum jelas apa motivasi ikut mendaftar sebagai bakal calon. Namun, dilihat secara kasat mata tentunya banyak putra-putri terbaik Bumi Tambun Bungai yang ingin berkontribusi dalam kemajuan daerah melalui jalur eksekutif.
“Secara normatif yang bisa dilihat, semakin banyak putra putri terbaik Kalteng yang ingin berkontribusi dalam kemajuan Kalteng melalui jalur eksekutif,” ujarnya.
Namun, ujar Ricky apabila nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran dan para bakal calon mundur, tidak berisiko dari sisi hukum apabila mereka hanya mendaftar di partai politik.
“Yang berisiko adalah tokoh yang sudah ditetapkan KPU sebagai calon gubernur. Namun calon gubernur yang mundur setelah ditetapkan sebagai calon bisa diancam pidana minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan,” tandasnya. jef
