72 Desa di Katingan Batal Pilkades

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan Andrei Nathanael

KASONGAN/TABENGAN.CO.ID Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan Andrei Nathanael mengungkapkan, sebanyak 72 dari 75 desa di Kabupaten Katingan batal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2025 mendatang.

Alasannya, menurut Andrei, karena sudah disahkannya regulasi masa jabatan para Kepala Desa (Kades) yang kini bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam satu periode. Meski begitu, ada 3 desa yang akan menggelar Pilkades.

Di antaranya Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang, Desa Perigi Kecamatan Mendawai dan Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

“Karena tiga desa ini hanya diisi Pjs Kades saja. Sehingga harus kita isi dengan Kades baru yang harus dilakukan dengan Pilkades,” kata Andrei  kepada sejumlah awak media, di ruang kerjanya, Rabu (14/5) siang.

Dijelaskan, terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kades yang ada di Kabupaten Katingan selama 6 tahun menjadi 8 tahun, dalam waktu dekat ini akan dibuat Peraturan Daerah (Perda)-nya.

Kemudian, sebelum berakhirnya masa jabatan Kades yang tadinya hanya 6 tahun itu, ia akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Apakah jabatannya yang 2 tahunnya itu dikukuhkan saja dengan momen perpanjangan ataukah mereka dilantik kembali.

“Karena UU Desa yang baru ini diberlakukan bukan terhadap Kades saja, tetapi anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) juga diberlakukan sama, yaitu dengan masa jabatan selama 8 tahun,” terangnya.

Apabila menurut Kemendagri RI itu harus dikukuhkan ataupun dilantik kembali, maka sebelum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) bisa hanya UU Desa yang baru ini sebagai dasarnya.
Jadi, untuk di daerah harus membuat lagi Perda tentang Pilkades di Kabupaten Katingan. Pasalnya, dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Desa  yang baru, secara otomatis pula UU Pemerintahan Desa yang lama tidak berlaku lagi. Karena Perda lama yang pernah dibuat masa jabatan Kades hanya 6 tahun saja.

“Sedangkan UU Pemerintahan Desa yang sekarang masa jabatan Kades selama 8 tahun. Karena itu, kita di Katingan harus juga membuat Perda Pemerintahan Desa yang membuat pasal bahwa masa jabatan Kades selama 8 tahun juga,” pungkas mantan Camat Sanaman Mantikei ini. c-dar