PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah mengambil langkah awal dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Namun, hingga kini proyek tersebut masih belum dapat dilaksanakan karena belum adanya survei dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah, kendala utama yang dihadapi adalah belum diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Tanpa juknis yang jelas, setiap pihak yang terlibat masih merasa ragu dalam menentukan langkah yang tepat.
“Mungkin BGN menunggu juga juknisnya jadi semuanya memang kita semua ini mau bergerak begini takut salah jadi kewenangan semua yang diatur dalam juknis ini yang semuanya harus diketahui terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (11/2).
Ia mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Pemko Palangka Raya dalam menyiapkan lahan serta memulai inisiatif ini lebih dahulu. Namun, menurutnya, kehati-hatian tetap diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai regulasi yang berlaku.
“Memang pemko sudah cukup bagus sudah menyiapkan, sudah jalan duluan, bereaksi duluan tapi pihak-pihak yang terkait ini jugakan masih khawatir juga karena sampai dimana tupoksi kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Dede optimis bahwa begitu juknis resmi diterbitkan, proyek dapur MBG ini dapat segera dilaksanakan tanpa kendala berarti. Ia berharap regulasi yang mengatur pelaksanaan program ini segera dirilis agar semua pihak dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
“Begitu juknis turun, semua pihak akan tahu apa yang menjadi kewenangan masing-masing, dan program ini bisa segera dimulai,” terangnya.
Program MBG sendiri merupakan program yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok seperti anak-anak. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dalam aspek gizi dan kesehatan. nws
