PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Dr Agustin Teras Narang SH mengungkapkan, pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Maka pemerintah, termasuk pemerintah daerah, mesti menjaga bahkan mengembangkan lebih baik layanan pada dua pilar penting, sesuai dengan amanat konsitusi. Bukan malah mengurangi,” ujar Teras Narang dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Terkait dengan adanya pengurangan jumlah peserta BPJS Kesehatan di kabupaten dan kota, sebagaimana disampaikan kepada media oleh Gubernur Kalteng, Teras berharap agar pemerintah kabupaten dan kota mencermati kembali kebijakannya.
Adanya tekanan fiskal di daerah, imbuh Teras, diharapkan dapat disikapi bijaksana. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran prioritas yang tidak boleh dikurangi seperti misalnya pendidikan dan kesehatan. Efisiensi dapat dilakukan pada sektor yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam mengakses kesehatan, terlebih bagi masyarakat dari kelompok desil 1 hingga 5 yang pantas mendapat sokongan pemerintah.
Teras menambahkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dari 5 desil yang berada dalam situasi sulit. Sehingga ada kolaborasi dalam memfasilitasi layanan dasar termasuk kesehatan bagi seluruh masyarakat Kalteng.
”Sikap Gubernur Kalimantan Tengah yang menolak pengurangan jumlah kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan menyiapkan alternatif dukungan dari pemerintah provinsi, patut untuk diapresiasi. Lebih jauh, agar koordinasi bersama untuk mengatasi masalah tekanan fiskal yang kini tengah terjadi secara nasional, dapat ditingkatkan secara lebih efektif,” katanya.
Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu mengemukakan, kondisi ini juga sejatinya mesti mendorong seluruh pihak pemerintah daerah, untuk sungguh-sungguh bekerja keras dan bekerja sama, menjawab masalah di daerahnya.
Terlebih dalam rangka mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan memperluas cakupan sumber pendapatan baru untuk daerah. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang profesional dan disertai dengan inovasi oleh talenta-talenta terbaik di pemerintahan, sangat mendesak dilakukan.
Teras menegaskan, kemandirian fiskal harus menjadi salah satu target bersama di seluruh Kalteng, agar seluruh perjuangan politik yang dulu telah dilakukan untuk memekarkan daerah kabupaten dan kota, sungguh memang dapat menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat daerah kita. Ini juga konsekuensi politik untuk setiap kita yang diberi amanah untuk memimpin daerah, agar bisa mengatasi beragam masalah, termasuk menghadirkan inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
”Pendapatan asli daerah yang terus ditingkatkan lewat berbagai program pembangunan, diharapkan menghasilkan kemandirian fiskal yang bisa meningkatkan layanan kesehatan, baik dari sisi kualitas dan kuantitas fasilitas maupun tenaga kesehatannya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. red
