PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah pusat tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan anggaran sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Salah satu kebijakan yang mencuat adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut dikabarkan telah mendapatkan persetujuan dari jajaran menteri dan kini tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalteng melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mulai melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpotensi menerapkan kebijakan WFH.
“WFH itu kan pusat sudah disampaikan. Tapi ini kan kita sedang memetakan, kemudian melihat lagi OPD mana yang memang di-WFH-kan, mana yang perlu WFH. Kita lihat urgensinya,” ujar Edy Pratowo, di Palangka Raya, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun ada kebijakan pengaturan pola kerja. Menurutnya, tidak semua OPD dapat menerapkan WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjut Edy, akan menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Evaluasi akan terus dilakukan guna menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik.
“Sejauh ini, belum ada keputusan final terkait teknis pelaksanaan WFH di daerah. Pemerintah daerah masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh,” pungkasnya. ldw/red
