PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dunia pendidikan di Palangka Raya tengah menghadapi tantangan baru setelah penghentian sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan yang berlaku sejak 1 April 2026 oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini berdampak langsung pada lebih dari 50 sekolah TK hingga SMA yang selama ini bergantung pada layanan tersebut.
Koordinator Wilayah BGN Kota Palangka Raya Analistra Susedia Putri mengungkapkan, sebagian besar SPPG yang dihentikan saat ini sedang menjalani perbaikan, khususnya pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dari total 14 unit, sekitar 10 di antaranya fokus pada pembenahan IPAL, sementara empat lainnya menjalani perbaikan infrastruktur serta evaluasi operasional secara menyeluruh.
“Untuk sementara dihentikan dulu sampai SPPG yang melayani penerima manfaat tersebut kembali beroperasional,” jelasnya, Senin (13/4/2026).
Kondisi tersebut membawa dampak cukup luas, tanpa adanya skema pengalihan layanan ke SPPG lain, dengan demikian, sekolah-sekolah penerima manfaat harus sementara waktu tidak mendapatkan distribusi layanan pemenuhan gizi.
“Sekarang ada 14 yang perbaikan sementara, kemungkinan lebih dari 50 sekolah terdampak,” katanya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran, mengingat program pemenuhan gizi selama ini menjadi bagian penting dalam menunjang kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik.
Meski demikian, BGN menegaskan langkah ini diambil demi peningkatan kualitas layanan, dan penutupan bersifat sementara. Standar seperti Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelayakan IPAL disebut menjadi prioritas utama untuk memastikan keamanan pangan serta menjaga dampak lingkungan dari operasional SPPG.
BGN optimistis proses pembenahan dapat segera rampung dalam waktu dekat. Harapannya, layanan pemenuhan gizi bisa kembali berjalan normal, sehingga para siswa di Palangka Raya dapat kembali menerima asupan bergizi secara optimal dengan standar yang lebih baik. nws/fwa-red
