PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang menyatakan, amanat konstitusi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal mendasar yang harus dilakukan pemerintah dalam seluruh program-programnya.
“Termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seyogianya diarahkan pada amanat tersebut yang sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia guna mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Teras dalam rilisnya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Teras, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional yang menjalankan program MBG perlu menyadari ini, sehingga harus menerapkan standar kualitas dan keselamatan tinggi dalam operasionalnya.
Dalam rangka pengawasan, beberapa waktu lalu, Teras melihat secara langsung fasilitas beberapa SPPG yang ada di Kalteng. Ia menggali informasi kendala SPPG sekaligus memberikan ingatan untuk bekerja dalam semangat kemanusiaan secara profesional, memenuhi standar keamanan maupun keselamatan bagi pekerja khususnya anak-anak yang dilayani oleh programnya.
“Penghentian operasi sejumlah SPPG di Kalteng hari ini untuk sementara waktu, sejatinya hal yang wajar dan sudah semestinya untuk dilakukan dengan tegas. Agar ada evaluasi dan pemenuhan standar secara menyeluruh, sehingga operasinya berjalan dengan baik dan benar,” ujarnya.
Mantan Gubernur Kalteng dua periode ini berharap, pemerintah daerah baik dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus turut terlibat aktif dalam pengawasan juga fasilitasi pemenuhan standar SPPG. Semangat kolaborasi dalam melakukan evaluasi serta inovasi perbaikan sehingga memenuhi standar kelayakan pada seluruh sarana prasarana, pekerja, maupun operasionalnya.
Teras menegaskan, program dari Presiden Prabowo Subianto ini, lepas dari segala kekurangan yang ada, mesti dipastikan berjalan efektif dan berdampak sesuai tujuan dasarnya. Agar tidak menimbulkan inefisiensi yang justeru bisa merugikan tak hanya anggaran, tapi juga keselamatan warga negara.
Masyarakat khususnya para guru, diharapkan juga turut mengawal agar menu-menu yang disajikan sungguh layak dan memenuhi standar konsumsi gizi, sehingga anak-anak penerima bisa dilindungi. Pihak SPPG juga agar terbuka pada masukan dan kritik, serta dalam semangat kolaborasi, saling mendukung dengan pemangku kepentingan yang ada.
”Semoga seluruh SPPG yang ada di Kalteng, bisa lekas dibenahi sesuai standar dan kembali beroperasi melayani pelajar kita. Juga bergerak menghidupkan perekonomian daerah melalui serapan produk-produk pertanian dan beragam kebutuhan yang dibelanjakan di daerah,” harapnya.
Dengan kondisi ekonomi dan tekanan fiskal di daerah, imbuh Teras, setiap program pemerintah pusat yang ada di daerah, mesti dipastikan berjalan sesuai tujuannya tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kemanfaatannya bagi anak-anak didik dan daerah. hil/red
