PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden. Melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang dirancang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan sekolah serupa yang dikelola pemerintah kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng M. Reza Prabowo mengatakan, Gubernur Kalteng telah melakukan audiensi dengan Menteri Sosial untuk mempercepat realisasi program tersebut. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera memasuki tahap pelaksanaan.
“Kemarin Pak Gubernur sudah langsung audiensi dengan Bapak Menteri Sosial. Bahkan Bapak Menteri Sosial juga langsung datang ke Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk mendiskusikan program ini. Pak Gubernur juga sudah mengusulkan lokasi yang nantinya akan digunakan untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Sekarang kita tinggal menunggu proses selanjutnya,” ujar Reza saat Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di kawasan Km 39, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat yang akan dikelola Pemerintah Provinsi Kalteng dirancang memiliki daya tampung yang jauh lebih besar dibandingkan Sekolah Rakyat di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten.
“Kalau kuota yang dikelola kabupaten sekitar 1.080 siswa, maka Sekolah Rakyat tingkat provinsi diperkirakan bisa menampung sekitar 3.000 siswa. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar dan mampu menampung sekitar 3.000 peserta didik,” katanya.
Menurut Reza, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas tanpa biaya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat diberikan secara gratis sebagai bentuk pelaksanaan program pemerintah pusat.
“Program ini gratis. Itu merupakan program Bapak Presiden sehingga masyarakat tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi, Reza menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan lahan yang dinilai layak. Namun, penetapan lokasi masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Lokasinya sudah kami usulkan. Sekarang masih menunggu proses dan keputusan dari pemerintah pusat. Yang jelas kami berharap program ini bisa segera berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Reza menegaskan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan, agar implementasinya di daerah berjalan sesuai target.
“Bagaimana pun program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah harus bisa berjalan dengan lancar. Khususnya di dunia pendidikan, kami dari Dinas Pendidikan tentu harus mendukung penuh pelaksanaan program tersebut,” katanya.
Saat ini, terdapat empat calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang sedang diproses. Dua di antaranya telah dilakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari tahapan verifikasi.
“Untuk Kalimantan Tengah saat ini ada empat calon lokasi. Dua di antaranya hari ini sudah dilakukan peninjauan lapangan, yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Selanjutnya program akan terus berproses sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkas Reza.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, berasrama, dan sepenuhnya dibiayai pemerintah. Dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi berkapasitas sekitar 3.000 siswa, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap program tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.ldw/ded-red
