KUALA KAPUAS/TABENGAN.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menghadapi berbagai tantangan strategis, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu dihadiri Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.
Mengawali kegiatan, Bupati Kapuas HM Wiyatno memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau.
Wiyatno menjelaskan perkembangan titik panas (hotspot) dan kondisi karhutla di Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, beserta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, lurah, kepala desa, dan perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar,” ujar Wiyatno.
Selain itu, pemerintah daerah juga menginstruksikan perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH) agar berperan aktif dalam upaya pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius, di antaranya penanganan karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.
Menko Polkam juga menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur.
Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.hr/gie-red
