KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Seruyan memastikan arah kebijakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap difokuskan pada kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan serta penanganan dampak karhutla, kabut asap dan kekeringan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Seruyan, melalui Wakil Bupati Seruyan H.Supaian dalam pidato penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (28/9/2026).
Dalam jawabannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas belanja menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan. Setiap anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, memiliki indikator kinerja yang terukur serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” demikian disampaikan dalam pidato tersebut.
Selain itu, pembangunan infrastruktur akan diarahkan secara merata dan berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan di masing-masing wilayah.
Pemkab Seruyan juga akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pemungutan dan pengembangan potensi daerah. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi belanja, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang mendesak agar anggaran dapat diarahkan kepada program prioritas. Penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan UMKM, juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
“Pemerintah daerah juga akan terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan UMKM, serta melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang mendesak agar dapat diarahkan kepada program prioritas,” bunyi jawaban pemerintah daerah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kesiapsiagaan menghadapi karhutla, kabut asap dan kekeringan. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam menghadapi kondisi tersebut.
Masukan mengenai pembelajaran tatap muka pada masa kabut asap serta pembangunan sumur bor di wilayah terdampak juga akan ditindaklanjuti bersama perangkat daerah teknis, dengan mempertimbangkan kewenangan, kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pengelolaan pembiayaan daerah akan dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel. Koordinasi antarperangkat daerah juga akan diperkuat agar realisasi program berjalan sesuai kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan di masing-masing wilayah.
Dalam menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menyatakan sepakat bahwa kualitas belanja harus terus ditingkatkan. Setiap program dan kegiatan yang memperoleh penyesuaian anggaran harus memperhatikan kesiapan teknis, administrasi, waktu pelaksanaan serta target kinerja yang jelas.
Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi terhadap pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan.
“Pengelolaan pembiayaan daerah akan dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar realisasi program dapat berjalan dengan memperhatikan kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan di masing-masing wilayah,” pungkasnya.zul/jsi-red
