KETUA PW GP Ansor Kalimantan Tengah Arjoni
TABENGAN.CO.ID-Generasi muda Kalimantan hari ini menyaksikan ironi besar di tanah kelahirannya sendiri. Sebagai lumbung energi, minyak bumi, dan kelapa sawit nasional, kawasan ini justru masih menanggung beban pemadaman listrik berkala, antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mengular, serta sengketa lahan yang berkepanjangan antara korporasi dan warga lokal.
KETUA PW GP Ansor Kalimantan Tengah menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan seolah-olah berjuang sendirian tanpa artikulasi politik yang solid dari para pimpinan daerah. “Kami merindukan keheningan ego sektoral dan kebangkitan kembali keberanian politik para gubernur untuk duduk bersama menyuarakan kepentingan publik,” ujarnya dalam sehuah tulisan.
Kondisi hari ini mengundang nostalgia pada periode kepemimpinan regional tahun 2010–2015 yang legendaris. Kala itu, empat kepala daerah tampil sebagai benteng kepentingan daerah: Agustin Teras Narang (Gubernur Kalteng), Rudy Arifin (Gubernur Kalsel), Cornelis (Gubernur Kalbar), dan Awang Faroek Ishak (Gubernur Kaltim).
Keempat tokoh tersebut menorehkan tinta emas konsolidasi politik regional melalui pembentukan Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Wadah diplomasi ini membuktikan bahwa persatuan antarprovinsi mampu melipatgandakan daya tawar Kalimantan di hadapan pemerintah pusat.
Kekuatan diplomasi kolektif tersebut membuahkan hasil nyata ketika para gubernur secara kompak menekan pemerintah pusat untuk menambah kuota BBM di seluruh wilayah Kalimantan. Langkah berani itu berlanjut pada perjuangan bersama untuk menghadirkan pusat keunggulan informasi budaya serta percepatan infrastruktur lintas provinsi.
Sayangnya, lanskap politik hari ini memperlihatkan ketiadaan gerakan terorganisir yang sepadan dari para pemimpin daerah. Ketimbang membangun front persatuan untuk menuntut hak-hak ekonomi warga, para elite daerah justru terkesan bergerak sendiri-sendiri tanpa garis perjuangan yang linier.
Fenomena bencana karhutla menjadi cermin paling gamblang dari kerapuhan koordinasi lintas daerah saat ini. Polemik saling tuduh antarwilayah mengenai dampak asap menunjukkan minimnya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap cita-cita besar kesejahteraan regional Kalimantan.
Ketidakmampuan membangun narasi bersama ini berimbas pada persepsi publik terhadap kinerja kepemimpinan lokal. Publik bahkan kerap menyoroti beberapa program kerja kepala daerah yang viral akibat kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat bawah.
Generasi muda Kalimantan merindukan kembali figur teladan, inspirator, dan pahlawan diplomasi daerah yang mampu melepaskan ego sektoral demi masa depan bersama. Para pimpinan daerah harus segera mengkonsolidasikan kekuatan politiknya agar status Kalimantan sebagai lumbung energi nasional benar-benar mewujudkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyatnya.rls-red
