PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Perjuangan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya tidak hanya menguras tenaga para relawan di lapangan, tetapi juga membutuhkan anggaran besar. Hingga Jumat (2/10/2026), Pemerintah Kota Palangka Raya mencatat telah menggelontorkan sekitar Rp4,8 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
Angka tersebut diungkapkan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menemui para relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) di Posko Karhutla, halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (2/10/2026) sore.
Pertemuan itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan kondisi penanganan karhutla sekaligus menjelaskan sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian.
Fairid mengatakan, anggaran Rp4,8 miliar tersebut digunakan pemerintah kota untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam operasi penanggulangan karhutla.
“Sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya sudah menggunakan anggaran Rp4,8 miliar,” ujar Fairid.
Selain menjelaskan penggunaan APBD, Fairid juga menyinggung dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut Pemko Palangka Raya telah mengajukan dukungan anggaran Banpres untuk membantu penanganan karhutla.
Namun hingga kini, menurut Fairid, anggaran tersebut belum diterima Pemerintah Kota Palangka Raya. Ia menegaskan kondisi itu berbeda dengan dukungan sarana dan prasarana. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana, pemerintah kota mengakui telah memperoleh bantuan.
“Kalau sarana dan prasarana memang Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan, tapi tidak untuk anggaran,” katanya.
Fairid menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya juga ia sampaikan saat mengikuti rapat yang dihadiri Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurutnya, pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan dukungan anggaran untuk daerah yang menghadapi dampak karhutla, termasuk Palangka Raya.
Meski dukungan anggaran Banpres belum diterima, Fairid memastikan kondisi tersebut tidak menghentikan operasi penanggulangan karhutla di daerah.
“Walaupun Pemerintah Kota tidak mendapatkan Banpres dari pemerintah pusat dan minimnya anggaran, kami terus hadapi dan tangani karhutla,” tegasnya.
Pemerintah kota, lanjutnya, tetap menggunakan kemampuan anggaran daerah untuk menjalankan operasi di lapangan. Sebab, penanganan karhutla tidak dapat menunggu seluruh persoalan anggaran selesai. Ketika api muncul, pemadaman harus segera dilakukan. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan perlindungan dari dampak asap dan kebakaran.
Di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung, persoalan pembayaran bagi relawan juga menjadi perhatian. Fairid menegaskan, belum cairnya pembayaran tersebut bukan karena Pemerintah Kota Palangka Raya sengaja menundanya.
Ia menjelaskan, anggaran yang digunakan bersumber dari APBD sehingga pencairannya harus mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang harus melalui proses pergeseran dalam APBD Perubahan. Proses tersebut juga harus dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya sebelum anggaran dapat digunakan melalui BPBD.
“Jadi bukan ditunda pencairannya. Saat ini kami lagi proses APBD Perubahan. Kalau kemarin ada informasi yang mengatakan kami menunda, itu salah besar. Saat itu kami lagi memprosesnya bersama DPRD Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Fairid mengatakan pembahasan APBD Perubahan telah rampung dan saat ini pemerintah tinggal menunggu nomor register. Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, pembayaran bagi relawan akan segera diproses.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai unsur. Selain pemerintah dan petugas, relawan BPK serta TSAK selama ini turut berada di garis depan membantu pemadaman di sejumlah lokasi.
Fairid mengakui pemerintah mengetahui betul kontribusi para relawan yang bekerja sejak pagi hingga malam untuk membantu mengendalikan kebakaran.
“Kawan-kawan relawan ini kami tahu persis, mereka setiap hari bekerja sangat maksimal membantu memadamkan Karhutla yang ada di Kota Palangka Raya dari pagi hingga malam,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, relawan BPK dan TSAK tetap menjadi bagian penting dalam operasi bersama pemerintah. Dukungan anggaran, sarana, hingga mekanisme pembayaran menjadi bagian dari upaya menjaga agar penanganan karhutla tetap berjalan di tengah ancaman kebakaran yang belum sepenuhnya berakhir. nws/fwa-red
