PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng Janang Firman Palanungkai mengatakan, evaluasi diperlukan seiring masuknya penanganan karhutla ke fase kedua status siaga. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memperpanjang status siaga dan menjalankan pola penanganan yang sama, tetapi perlu melihat kembali efektivitas seluruh proses di lapangan.
“Kami menilai ini yang sebenarnya harus menjadi sorotan serius dari pemerintah berkaitan dengan penanganan karhutla. Ini sudah memasuki fase kedua status siaga karhutla. Seharusnya sebelum status siaga ini dilanjutkan, ada berbagai hal yang dievaluasi,” kata Janang kepada Tabengan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Janang, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, alat pelindung diri (APD), hingga dukungan terhadap para relawan dan petugas pemadam yang berada di lapangan.
“Termasuk soal kemampuan dalam menangani karhutla, baik itu anggaran untuk para relawan pemadam, sarana dan prasarana, Alat Pelindung Diri (APD), dan lain sebagainya. Termasuk jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pemadam kebakaran,” tegasnya.
Penanganan Harus Fokus pada Korban
Di sisi lain, Janang menilai penanganan karhutla saat ini seharusnya tidak hanya berfokus pada upaya memadamkan api. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat yang menjadi korban atau penyintas kabut asap.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak langsung oleh paparan asap harus menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana karhutla.
“Fokusnya jangan hanya pada pemadaman. Para penyintas atau korban kabut asap juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Janang mengatakan dampak kabut asap terhadap masyarakat perlu direspons melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses, termasuk pengobatan dan obat-obatan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Ia meminta fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu), puskesmas hingga rumah sakit, dapat memberikan layanan secara gratis bagi masyarakat terdampak.
“Secara umum, fasilitas kesehatan di berbagai daerah, baik itu dari tingkat Pustu sampai ke tingkat rumah sakit di Kalimantan Tengah, seharusnya meluangkan pengobatan atau fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat yang terdampak korban asap,” katanya.
Menurut Janang, layanan tersebut tidak sebatas pemeriksaan kesehatan. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap juga perlu mendapatkan pengobatan dan obat-obatan tanpa dibebani biaya.
“Kalau masyarakat terdampak membutuhkan pengobatan, termasuk obat-obatan, itu harus dipastikan tersedia dan bisa diperoleh secara gratis,” lanjutnya.
Ia menilai perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat dampak asap dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama kelompok rentan.
“Ini bagian dari mandat konstitusi untuk menjaga dan melindungi hak warga negara, termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Evaluasi Metode Pemadaman
Selain persoalan kesehatan, WALHI Kalteng juga meminta pemerintah mengevaluasi proses pemadaman karhutla. Evaluasi tersebut, kata Janang, perlu melihat berbagai aspek pendukung, termasuk metode pemadaman yang digunakan serta pertimbangan teknis di lapangan.
Menurutnya, setiap lokasi karhutla memiliki karakteristik berbeda sehingga metode penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Proses pemadaman juga harus dievaluasi. Bukan hanya soal ada atau tidaknya pemadaman, tetapi bagaimana metode yang digunakan, kondisi lokasi, sarana pendukung dan berbagai pertimbangan teknis lainnya,” katanya.
Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah pola penanganan yang dilakukan selama ini sudah efektif dalam mengendalikan kebakaran atau masih membutuhkan perubahan strategi.
Khawatir Dampak ISPA Berlanjut
Janang juga menyoroti dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat akibat paparan kabut asap. Ia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Penting untuk pemerintah lebih mempertimbangkan hal ini, mengingat jumlah warga Kalimantan Tengah yang tertimpa penyakit ISPA semakin tinggi per harinya,” katanya.
Karena itu, WALHI mendorong pemerintah mengedepankan kebijakan yang bersifat preventif sekaligus memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat terdampak.
Janang khawatir persoalan karhutla akan terus berlarut apabila penanganannya hanya berorientasi pada pemadaman tanpa memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban.
“Kami khawatir kalau ini tidak ditangani secara serius dan tidak ditangani dengan kebijakan yang preventif serta kontributif, ini akan berlarut-larut dan kasihan warga Kalimantan Tengah,” pungkasnya. rmp/rca-red
