KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID– Pemerintah Kabupaten Seruyan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya terkait gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau. Pemerintah daerah menegaskan akan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dalam menyikapi perkembangan perkara tersebut.
Hal itu disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Yudiansyah, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, Selasa (11/11/2026).
Dalam penjelasannya, Yudiansyah menyampaikan bahwa Majelis Hakim PTUN Palangka Raya telah mengeluarkan putusan atas Perkara Nomor 19/6/2026/PTUN.PLK dengan amar gugatan penggugat tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
“Pemerintah Kabupaten Seruyan menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Palangka Raya. Hal ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang harus kita hormati bersama,” katanya.
Ia mengatakan, Pemkab Seruyan berkomitmen menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip yang dikedepankan.
Terkait kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan, Yudiansyah menyebut pemerintah daerah menghormati hak para pihak untuk menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang telah diatur.
“Apabila nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, tentu kita menghormati hak para pihak. Pemerintah daerah siap mengikuti setiap tahapan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Seruyan juga menegaskan bahwa persoalan sengketa Pilkades tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau. Seluruh pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban serta menyikapi perkembangan perkara tersebut secara bijak. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
“Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Pematang Limau, untuk menyikapi perkembangan ini dengan bijak dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” tutupnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rusdi Hidayat, Plt. Kepala Diskominfosandi Sarinah Maulidah, Kepala Bagian Hukum Setda Immanuel, serta perwakilan Inspektorat Kabupaten Seruyan.zul.jsi-red
