PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 mengalami kenaikan dibandingkan APBD murni 2026. Dalam rancangan tersebut, total anggaran direncanakan mencapai Rp1,264 triliun atau meningkat sekitar Rp37,8 miliar.
Pembahasan RAPBD 2027 kembali dilakukan DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui rapat paripurna ke-14 masa persidangan I tahun sidang 2026/2027 di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi, menyampaikan bahwa berdasarkan angka yang telah dibahas, APBD murni 2026 tercatat sebesar Rp1.227.085.478.665. Sementara RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.264.889.861.384 atau mengalami kenaikan Rp37.804.382.719.
Selain total anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp359.481.054.701 pada APBD 2026, dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp410.429.174.496 atau bertambah Rp50.948.119.795.
Subandi menjelaskan, pembahasan RAPBD tersebut telah diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah pusat. Terlebih, terdapat surat terbaru dari Kementerian Keuangan yang meminta agar proses pembahasan APBD dapat diselesaikan paling lambat 15 November.
“Alhamdulillah, kami DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengacu ke surat Kementerian Keuangan bahwa sebelum tanggal 15 sudah kita selesaikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelesaian pembahasan tersebut menjadi bagian penting agar tahapan penyusunan anggaran dapat berlanjut sesuai jadwal. Setelah mencapai kesepakatan, dokumen RAPBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi pemerintah provinsi nantinya akan kembali dibahas bersama DPRD dan pemerintah kota, terutama terhadap saran maupun masukan yang diberikan sebagai penyempurnaan rancangan anggaran.
Subandi berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga APBD 2027 sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2027.
“Kita akan bahas kembali apa yang menjadi saran masukan pemerintah provinsi, sehingga kita berharap tanggal 1 Januari itu bisa keep up, bahwa anggaran 2027 bisa dilaksanakan,” sebutnya. nws/fwa-red
