-
PEMKAB KOTIM

Bupati Perjuangkan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Masuk Daerah

40
×

Bupati Perjuangkan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Masuk Daerah

Sebarkan artikel ini
-

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor

 

SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor tengah memperjuangkan agar dana bagi hasil untuk sektor kelapa sawit dapat masuk ke daerah.
Saat ini dirinya bersama kepala daerah dari beberapa Kabupaten di Indonesia sedang memperjuangkan hal itu kepada Pemerintah Pusat .

“Kita ingin setiap tandan buah segar itu bisa dipungut sebesar 20 rupiah per kilogramnya. Ini yang sedang saya perjuangkan dengan lima kepala daerah yang lain di Indonesia,” ujarnya, Sabtu (24/9/2022).

Halikinnor meyakini jika 20 rupiah per kilogram tersebut bisa dikelola oleh daerah, maka dia meyakini APBD Kotim tidak lagi hanya berkisar pada angka Rp2,5 triliun atau Rp3 triliun saja. Tapi bisa mencapai Rp5 triliun sampai Rp6 triliun triliun per tahun nantinya .

Hal ini menurutnya, menjadi harapan pihaknya. Sehingga dengan ini dirinya sangat optimis dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu juga untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan pun akan mendapat porsi anggaran yang cukup.

Menurutnya, berdasarkan data dari 152 Kabupaten di Indonesia diketahui Kotim yang menjadi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Namun meski kondisinya demikian menurutnya keuntungan dari daerah penghasil sawit terbesar belum dapat dirasakan oleh Kotim.

“Ini dikarenakan regulasi yang membuat daerah kita meskipun memiliki sawit terbesar tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga saja apa yang kita harapkan yakni dana bagi hasil dari sawit bisa dikelola oleh daerah sehingga kita merasakan,” terangnya.

Selain itu dirinya juga menegaskan jika hal yang diperjuangkannya tersebut tidak akan merugikan perusahaan besar kelapa sawit. Sebab pihaknya hanya meminta pembagian dari pemerintah pusat dari bagi hasil pajak semua yang dibayarkan. Apalagi menurutnya, dirinya mendapat informasi jika satu PBS saja jika melakukan ekspor bisa membayar pajak hingga Rp444 miliar.

“Tentunya jika DBH nya kita kebagian dana anggaran kita untuk membangun daerah ini tentu tidak akan kekurangan lagi . Mudah-mudahan doakan saja kita akan berjuang terus ini mudah-mudahan ini bisa menghasilkan karena semua ini hanya untuk kemajuan daerah,” terangnya. (C-May)

-
-
-