Koordinator Tekon: Kami Tidak Akan Berhenti hingga Bisa Temui Gubernur
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menanggapi narasi yang beredar terkait ricuh aksi di Kantor Gubernur Kalteng kemarin, bahwa muncul tudingan terjadinya penurunan paksa bendera oleh mahasiswa dan massa, mendapat bantahan dari Koordinator Forum Tenaga Kontrak (Tekon) Kalteng Rolando Paski. Dirinya yang juga berada di titik aksi dan ikut serta bersama mahasiswa membantah pihak massa ingin menurunkan atau mengganti bendera secara paksa.
“Yang diinginkan adalah menurunkan bendera setengah tiang, sebagai tanda atau bukti matinya demokrasi di Kalteng,” tegasnya kepada Tabengan, Selasa (15/11).
Dirinya juga menilai secara aturan juga menurunkan bendera secara simbolis setengah tiang, tidak melanggar aturan. Maka dari itu, pihaknya menyesalkan beredarnya narasi yang menyudutkan massa sebagai pihak yang membuat kericuhan terjadi. Jajaran tekon nonaktif yang ikut serta melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan.
Dugaan tindakan represif dan pemukulan massa aksi oleh oknum berseragam Satpol PP disebut sebagai hal di luar batas. Apa yang dilakukan massa, ujarnya, sebatas menyampaikan aspirasi dan bertemu Gubernur. Sayangnya, ujar dia, Gubernur baru turun dan mau menemui ketika massa sudah chaos dan babak belur. Seandainya dari awal menemui massa aksi, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi dan mampu menjadi diskusi yang positif.
“Kami mengecam tindakan kekerasan itu. Kasian adik-adik mahasiswa yang dipukul, diinjak, bahkan diseret secara brutal. Beberapa di antara mereka ada yang sampai masuk IGD. Kami menyayangkan hal itu,” ungkapnya.
Terkait adanya aksi kembali, pihaknya tekon nonaktif tidak akan berhenti dan menyerah begitu saja, dan aksi akan terus berlanjut hingga bisa bertemu serta berdiskusi dengan Gubernur. Kalau belum bisa bertemu, maka aksi tidak akan dihentikan, bahkan dilakukan terus menerus hingga ditemui.
Selain itu, ujarnya, konsolidasi dengan pihak-pihak massa aksi sebelumnya juga dilaksanakan, dalam upaya ke depan. Artinya penyampaian aksi kemarin, bukan yang terakhir dan akan terus berlanjut. Tuntutan dari tekon sendiri masih sama, yaitu mendesak dan menuntut juga memohon kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, mewujudkan reformasi birokrasi yang humanis berintegritas, smart terkait tenaga kontrak pemprov, dalam memenuhi hak-hak mereka.
Disampaikan juga agar meminta Gubernur dan Wagub di 2023 mendatang, agar mempekerjakan kembali tekon yang sudah dinonaktifkan. Beberapa pertimbangan tuntutan agar bisa bekerja kembali itu seperti, tekon yang memiliki keluarga untuk diberikan makan dan minum. Tekon juga sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di bawah naungan Pemprov Kalteng.
“Tentunya dengan mengaktifkan kembali dan memanggil para tekon bekerja lagi adalah langkah mengurangi pengangguran serta kemiskinan,” ujar Roland.
Selain itu, ujarnya, akibat penonaktifan itu, tentu juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi dan kriminalitas. drn
