PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, pemerintah tidak lepas tangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Penegasan tersebut disampaikan menyusul kritik publik terhadap penanganan karhutla yang menyebabkan masyarakat terdampak kabut asap selama berbulan-bulan.
Raja Juli menyatakan, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana asap. Ia menegaskan, berbagai upaya penanganan terus dilakukan di lapangan dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga Polri.
“Jadi bukan sama sekali kita lepas tangan, cuci tangan, sama sekali tidak,” tegas Raja Juli saat memberikan keterangan di kawasan Taman Nasional Sebangau, Kilometer 23, Palangka Raya, Selasa (13/10/2026).
Menurut Raja Juli, upaya pemadaman karhutla bukan pekerjaan mudah. Kondisi alam dan medan di kawasan Sebangau menjadi tantangan tersendiri bagi petugas yang berjibaku memadamkan api. Meski menghadapi berbagai kendala, personel gabungan tetap berupaya melakukan penanganan secara langsung di lokasi kebakaran.
Ia mencontohkan kondisi para petugas di lapangan yang harus bekerja dalam situasi berat dan melelahkan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa pemerintah bersama unsur terkait terus berupaya menangani karhutla.
“Bisa dilihat di lapangan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, TNI-Polri. Teman-teman di atas itu, bagaimana mata mereka kan? Sudah merah, sudah kelelahan, tapi karena ini tugas, mereka tetap ada di lapangan untuk bekerja secara riil, secara konkret,” ujarnya.
Raja Juli menilai, kerja keras para petugas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kondisi karhutla yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ia juga menegaskan penanganan tidak hanya dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
Di tengah sorotan masyarakat terhadap penanganan karhutla, Raja Juli mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik, evaluasi, dan saran yang disampaikan publik. Menurutnya, masukan masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial, merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah.
Ia tidak memandang kritik sebagai hambatan dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, kritik dinilai dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Bagi kami, kritik itu adalah vitamin, obat untuk memotivasi kami untuk bekerja lebih keras,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah keresahan masyarakat akibat paparan kabut asap yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi itu memunculkan tuntutan agar penanganan karhutla dilakukan secara lebih efektif, sekaligus mendorong pemerintah menunjukkan hasil nyata dari berbagai langkah yang telah ditempuh.
Raja Juli menegaskan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap upaya penanganan yang berjalan. Berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian dalam memperkuat langkah pemadaman, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan penanganan akibat kondisi geografis dan lingkungan.
Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Raja Juli menyatakan operasi pemadaman melalui jalur darat akan terus diperkuat. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah personel serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung pemetaan titik kebakaran.
Salah satu teknologi yang akan digunakan adalah drone thermal. Perangkat tersebut dapat membantu petugas mengidentifikasi titik panas dan memetakan kondisi kebakaran sehingga strategi penanganan dapat ditentukan secara lebih terarah.
Menurut Raja Juli, pemetaan yang tepat diperlukan untuk menentukan langkah pemadaman, termasuk dalam mengidentifikasi arah penanganan kepala api. Dengan demikian, personel di lapangan diharapkan dapat bekerja secara lebih efektif sesuai kondisi yang dihadapi.
Ia mengakui, karakteristik alam di kawasan Taman Nasional Sebangau menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses pemadaman. Karena itu, penanganan karhutla memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi lapangan, dukungan personel yang memadai, serta koordinasi berbagai pihak.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas untuk memastikan upaya pemadaman dapat dilakukan secara optimal. Penguatan operasi darat dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung proses identifikasi serta penanganan titik kebakaran.
Selain menegaskan komitmen dalam penanganan karhutla, Raja Juli juga menyatakan pemerintah akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan penanganan.
Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan harus dihitung dan dilaporkan secara benar agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita akan transparan dan akuntabel. Kita hitung benar secara benar, supaya nanti kita buat laporan secara benar,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan penanganan karhutla di Kalteng di tengah kritik dan desakan masyarakat. Namun, upaya tersebut tetap membutuhkan langkah konkret, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan agar dampak kebakaran dan kabut asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
Penanganan karhutla di Kalteng pun menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang terpapar asap. Karena itu, efektivitas pemadaman dan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan perkembangan penanganan menjadi hal yang dinantikan publik. ldw/ded-red
