+ Dewan akan minta Penjelasan Pemkab Gumas, Dinas TPHP Provinsi Kalteng dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng
- Tidak adanya aktivitas dan sudah tidak ada pekerja di lokasi.
- Lahan yang telah dibuka dan ditanami singkong terbengkalai tanpa pemeliharaan.
- Singkong yang ditanam berbatang kerdil dan berumbi kecil atau tidak layak panen.
- Sebagian besar tanaman juga telah mati, hal tersebut diperkirakan karena kurangnya kesuburan lahan, karakteristik lahan yang berpasir,
- Lahan yang ditanami tidak melalui tahapan pengolahan secara benar dan kurangnya ketersediaan air.
- Belum terselesaikannya tuntutan atau aspirasi masyarakat terkait lahannya yang masuk dalam kegiatan pembukaan areal seluas 2.000 hektare di Kecamatan Sepang, untuk kepentingan perkebunan singkong oleh Kementerian Pertahanan RI.
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, mega proyek pemerintah pusat yakni Food Estate Singkong yang terletak di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), benar-benar gagal dan perlu adanya evaluasi dari pemerintah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Ina Prayawati kepada Tabengan di Gedung Dewan, Rabu (8/2).
Menurutnya, Komisi II DPRD Kalteng telah melaksanakan peninjauan ke lokasi Food Estate Singkong dan melihat secara langsung, bagaimana kondisi serta fakta bahwa program tersebut.
“Menyikapi laporan masyarakat Kecamatan Sepang, Kabupaten Gumas, serta pemberitaan media yang menyatakan bahwa Food Estate Singkong gagal, Komisi II belum lama ini melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan. Kami menemukan fakta bahwa program untuk mendukung ketahanan pangan tersebut benar-benar gagal,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga menegaskan bahwa pernyataan gagal tersebut dibuktikan melalui banyaknya hal yang ditemui oleh Komisi II DPRD Kalteng selama melaksanakan peninjauan lapangan.
Di antaranya, tidak adanya aktivitas dan sudah tidak ada pekerja di lokasi pencanangan. Bahkan, lahan yang telah dibuka dan ditanami singkong terlihat terbengkalai tanpa pemeliharaan.
“Kami juga melihat fakta bahwa singkong yang telah ditanam tampak berbatang kerdil dan berumbi kecil atau tidak layak panen. Sebagaian besar tanaman juga telah mati, hal tersebut diperkirakan karena kurangnya kesuburan lahan, karakteristik lahan yang berpasir, lahan yang ditanami tidak melalui tahapan pengolahan secara benar dan kurangnya ketersediaan air,” tandasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemrpov) dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap program Food Estate Singkong yang saat ini mengalami kegagalan.
Panggil OPD dan Pemkab Gumas
Menyikapi fakta terkait gagalnya program Food Estate Singkong di Kabupaten Gumas, DPRD Kalteng khususnya Komisi II yang membidangi Ekonomi dan SDA, berencana meminta penjelasan kepada sejumlah stakeholder yang terlibat dalam mega proyek tersebut.
“Menindaklanjuti hasil kunjungan Komisi II ke lokasi Food Estate Singkong di Kabupaten Gumas beberapa waktu lalu, kita akan meminta penjelasan lebih rinci dari pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan program Food Estate Singkong, antara lain Pemerintah Kabupaten Gumas, Dinas TPHP Provinsi Kalteng dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kalteng H Achmad Rasyid, di Gedung Dewan, Rabu (8/2).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini mengatakan, terdapat 2 aspek penting menjadi dasar kunjungan Komisi II ke lokasi pencanangan Food Estate Singkong.
Yakni belum terselesaikannya tuntutan atau aspirasi masyarakat terkait lahannya yang masuk dalam kegiatan pembukaan areal seluas 2.000 hektare di Kecamatan Sepang, untuk kepentingan perkebunan singkong oleh Kementerian Pertahanan RI.
“Lahan masyarakat tersebut sudah dikelola secara turun temurun dan bahkan sebagian sudah bersertifikat. Beberapa desa yang wilayahnya masuk dalam areal program ini adalah Desa Tewai Baru, Desa Sepang Kota, Desa Tampelas dan Desa Pematang Limau yang terletak di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gumas,” ujarnya.
Kemudian, adanya pemberitaan media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional yang menyebutkan bahwa program Food Estate Singkong gagal dan terbengkalai.
“Isu yang beredar di media massa menyebutkan bahwa program Food Estate Singkong gagal. Hal inilah yang menjadi dasar Komisi II untuk melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, dimana kita menemukan sejumlah fakta yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya mitra kerja kita yang bersentuhan langsung dengan program tersebut,” pungkas Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. nvd
