PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama adalah gugatan perorangan terkait dengan sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka. Gugatan sedang berjalan, dan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), apakah gugatannya dikabulkan atau ditolak.
Kemudian, masalah lain adalah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda pemilu serentak 2024. Atas keputusan PN Jakarta Pusat itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan banding. Meskipun keputusan PN Jakarta Pusat menunda pemilu, namun semua tahapan tetap berjalan sesuai jadwal.
Kembali ke sistem pemilihan terbuka yang sedang digugat ke MK, Partai NasDem Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan tegas menolak apabila sistem pemilu diganti dari terbuka menjadi tertutup. Penolakan perubahan sistem itu, disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh.
Menurut srikandi Partai NasDem ini, seluruh jajaran dan kawan-kawan di Partai NasDem menolak sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka yang sekarang ini sudah sangat bagus dan menggambarkan demokrasi. Apabila terjadi perubahan dari terbuka menjadi tertutup, jelas menjadi sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.
Perlu diketahui bersama, jelas Wakil Ketua DPRD Kalteng ini, sampai pada sebuah sistem proporsional terbuka sudah melalui tahapan yang sangat panjang. Tidak saja panjang, tapi juga berat dan memakan biaya yang sangat besar. Masyarakat diberikan sosialisasi secara mendalam, sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat, dan pada saat pemilu dapat memberikan pilihan pada calon yang benar-benar sesuai dengan pilihannya.
Faridawaty juga mengkritik, memilih figur secara langsung adalah bukti sebuah demokrasi dalam menentukan pilihan. Bukan justru mendelegasikan hak pilihnya ke partai politik. Sikap yang demikian lebih kepada demokrasi yang pura-pura. Jangan sampai pikiran masyarakat dengan sistem proporsional terbuka ini politik uang jauh lebih kencang.
Bukti nyatanya, lanjut Faridawaty, ada figur yang terpilih bukan dari kalangan dengan kemampuan ekonomi yang besar. Pendekatan dan strategi serta pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, membuat seseorang dapat duduk sebagai wakil rakyat.
Jangan jadikan kemampuan ekonomi seseorang sebagai barometer terpilih tidaknya calon tersebut. Jadi kembali, sistem proporsional terbuka yang selama ini sudah berjalan merupakan yang paling demokrasi dan paling tepat bagi Indonesia.
NasDem dengan tegas, kata Faridawaty, menolak sistem proporsional tertutup. Silakan masyarakat memilih calon yang memang menurut masyarakat layak untuk mewakili rakyat untuk duduk sebagai wakil rakyat.
“Ibu sama sekali tidak mendukung sistem proporsional tertutup. Itu membuat politisi-politisi kita tidak siap untuk berkompetisi dengan gentle atau bersaing sehat. Rakyat butuh figur bagus, dan tugas parpol membuat figur-figur yang masuk jadi caleg, menjadi pengurus parpol yang loyal dan kredibel,” tegas Faridawaty.
Jadi, tambah Faridawaty, pihaknya berharap Pemerintah tetap konsisten dengan tujuan akhir dari amanah konstitusi, yang menyebutkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan pengurus partai politik. ded
