PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) terlanda bencana banjir yang merendam ribuan rumah. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya Aryo Nugroho Waluyo menyatakan, persoalan banjir ini seharusnya dikaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan maraknya bursa calon legislatif (caleg).
“Kami mengajak warga Kalteng untuk selektif memilih para calon dewan. Jika mereka tidak berani memperjuangkan persoalan warga juga berkenaan dengan banjir, rekomendasi kami tidak perlu dipilih. Jika semuanya tidak memberikan kepastian dari para caleg, opsi lainnya ya tidak memilih atau golput,” tegas Aryo.
Ucapan keras Advokat itu muncul karena pihaknya melihat tidak ada langkah yang konkret dilakukan para dewan yang saat ini menjabat berkaitan dengan banjir, padahal mereka telah dipilih rakyat untuk menyelesaikan persoalan rakyat termasuk banjir.
“Jadi karena persoalan ini tidak diatur dengan jelas, maka persoalan banjir ini dianggap persoalan biasa saja bagi mereka dan karena itu dengan mudah bisa menyalahkan hujan,” sindir Aryo.
Dia berharap caleg saat ini memberikan program kerja yang jelas dan bisa diminta pertanggungjawaban dan tidak perlu sampai menunggu satu periode, target dan tugasnya harus jelas.
Ia juga mendorong caleg baik petahana ataupun caleg baru untuk menuangkan dan bertanggung jawab atas janji mereka melalui kontrak politik yang dilakukan di depan publik.
“Jika mereka berani itu lebih baik, karena isu lingkungan ini sangat sepi komitmen dari legislatif maupun eksekutif,” kata Aryo.
Menurutnya, tidak adanya aturan yang jelas saat ini menimbulkan kesan ada ketakutan bersinggungan dengan perusahaan besar yang menggunakan kawasan hutan, membuat Aryo yakin para anggota dewan tidak perduli dengan lingkungan di Kalteng.
“Kita berharap perwakilan rakyat itu orang pro terhadap pemulihan lingkungan dan berpihak kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam mereka, bukan orang pro kepada investasi yang terbukti memperburuk bencana ekologis di Kalteng,” pungkasnya. dre
