PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Hebohnya pernyataan KPK yang sebut Kalteng tertinggi dalam hal survei dugaan penyalahgunaan Dana BOS terutama di tahun 2023, sepertinya tidak menggoyahkan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya. Ketika wartawan berupa melakukan investigasi Dana BOS ingin bertemu dengan pimpinan KPPN Palangka Raya, namun ditolak.
Ketika wartawan Tabengan bermaksud melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya, Jumat (7/7), pejabat setempat tidak bersedia ditemui.
Pegawai KPPN Palangka Raya menyebutkan, informasi bisa diberikan jika telah menerima rekomendasi atau mandat dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalteng. Informasi mengenai Dana BOS disebut bersifat rahasia karena bersumber dari APBN.
“Tidak mau ditemui mas, harus ada rekomendasi dari Kepala Kanwil DJPb, sifatnya rahasia karena dari APBN,” ucap pegawai yang ditemui di kantor KPPN Palangka Raya.
Hal sama juga disebutkan pegawai setempat, walau wartawan memberitahukan jika telah mengakses dan mengunduh informasi rincian Dana Alokasi (Dak) Non Fisik seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia tahun anggaran 2023 melalui website djpk.kemenkeu.go.id. fwa
