PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Jangan berpolitik kalau belum punya uang. Istilah ini sering dipakai bagi mereka yang ingin terjun ke politik. Dari perspektif antropologi, diketahui bahwa tak ada pemberian cuma-cuma. Setiap pemberian senantiasa menuntut imbalan. Dan dari pantauan, hampir semua bakal calon gubernur, wali kota dan bupati saat ini berada di Jakarta untuk berjuang mendapatkan minimal surat tugas, atau kalau beruntung mendapat rekomendasi langsung dari partai di pusat.
Pengamat Politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) Ricky Zulfauzan menyoroti terkait mahalnya mahar biaya politik dan partai politik (parpol) yang jual mahal dalam memberikan rekomendasi keputusan untuk mengusung calon kepala daerah tertentu.
Menurut Ricky, hal tersebut luar biasa miris, karena politik setelah reformasi lebih transaksional dan bahkan sangat-sangat transaksional melebihi periode-periode sebelumnya, terkait mahar atau tarifnya yang mencapai ratusan miliar untuk tataran tingkat provinsi dan puluhan miliar untuk tingkat kabupaten/kota.
“Saya berharap ini hanya motif, tidak menjadi sebuah realita terkait mahar politik yang begitu mahal baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota,” ujar Ricky kepada Tabengan, Minggu (4/8).
Tetapi, kata Ricky, kalau ini benar adanya, berarti ini sangat meresahkan dan kita tidak akan lagi menemukan kader-kader terbaik yang terpilih di ranah eksekutif.
“Karena syarat untuk menjadi calon kepala daerah adalah bukan lagi siapa yang paling cerdas, bukan lagi siapa yang berkualitas dan berkompeten. Tetapi mereka yang punya uang, sehingga saya sangat miris melihat hal ini,” imbuh Ricky.
Anggota Dewan Pakar DAD Kalteng ini juga menyebut, harusnya parpol kembali kepada khitahnya, pada tujuan awal pembentukan parpol.
“Di mana partai politik sebagai lembaga pendidikan politik, lembaga rekrutmen politik dan lembaga yang memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik bangsa untuk bisa berpartisipasi untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif maupun legislatif,” beber Ricky.
Menurut Ricky, sekarang parpol di Indonesia sudah tidak punya ideologi lagi atau sudah tidak punya warna. Maksud parpol tidak lagi punya warna, partai yang memiliki ciri khas tertentu tapi tidak menganggambarkan hal itu.
“Misalnya partai yang katanya nasionalis tetapi tidak menggambarkan nasionalis, kemudian partai yang katanya memperjuangkan agamis tapi tidak agamis-agamis banget. Lalu, partai yang katanya mengusung demokratis tetapi memilih penerusnya atau ketua umumnya berdasarkan garis keturunan bukan melalui proses yang jelas,” jelasnya.
Ke depan, kata Ricky, parpol harusnya kembali kepada khitahnya, di mana awal berdirinya parpol itu sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) yaitu sebagai lembaga pendidikan politik.
“Selain itu, parpol yang harusnya lembaga rekrutmen politik, lembaga agregasi kepentingan bangsa, lembaga yang mendidik indeologi bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa, memperkuat identitas kebangsaan dan mengurangi politik-politik transaksional,” terangnya.
Kemudian, Ricky mencontohkan, negara Amerika Serikat yang menganut dwipartai atau dua partai dalam negara yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Proses masuk ke partai politik itu dimulai dari bawah hingga sampai keatas.
“Misalnya dari Partai Demokrat ada mantan Presiden AS Barack Obama yang dulunya merupakan lulusan terbaik Fakultas Hukum dari Harvard University, yang direkrut oleh partai Demokrat, kemudian memulai kariernya dari bawah dari nol hingga menjadi seorang Presiden,” terangnya.
Hal seperti itu, yang menurut Ricky, saat ini parpol tidak ada dan itu penting berproses dari bawah, tidak selalu mengambil dan instan, dan itu harusnya dikembalikan oleh parpol kita.
Lebih lanjut, Ricky menyebutkan, uang memang penting tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu bukan untuk membeli kursi atau jabatan, tetapi digunakan untuk keperluan-keperluan kampanye.
“Dan itu menurut saya yang harus dimiliki untuk modal kampanye. Bukan digunakan untuk membeli perahu untuk berlayar atau money politik membeli suara,” ungkapnya.
Ricky mencontohkan, negara-negara yang mapan secara demokrasi, harusnya siapa yang akan mencalonkan diri baik legilatif maupun eksekutif, mereka itu membuka donasi atau biaya kampanye.
“Jadi, bukan membiayai politik atau kampanye sendiri, tetapi melalui penggalangan dana atau galang donasi. Bukan pelaku politik yang membiayai politiknya sendiri,” ujar Ricky.
Sehingga, jelas Ricky, dengan menganggalang donasi tersebut dan kemudian calon tersebut terpilih akhirnya akan memiliki tanggung jawab terhadap konstituen tempatnya terpilih.
“Maka dia akan membuat kebijakan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konstituennya, mereka juga bisa memberikan masukan dan memengaruhi kebijakan. Itulah yang harusnya dilakukan demi kemajuan politik dan kualitas pemimpin daerah,” pungkasnya. rmp
