PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Minggu (11/8) kemarin, yang dianggap akan berdampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mundur sebagai ketua umum DPP Partai Golkar demi menjaga keutuhan partai dan memastikan stabilitas dalam masa transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.
“Saya Airlangga setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan,” kata Airlangga melalui pernyataan video kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima Minggu (11/8).
Pengunduran diri Airlangga ini dinilai bisa mempengaruhi peta politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se-Indonesia termasuk di Pilkada Kalteng 2024.
Menurut pengamat politik dan akademisi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Ricky Zulfauzan mengatakan tak menutup kemungkinan rekomendasi yang sudah keluar bisa kembali dievaluasi.
“Kalau itu terjadi, tentu pengaruhnya sangat besar untuk Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Ricky kepada Tabengan, Senin (12/8).
Selama ini, kata Ricky, banyak yang mengira pemilihan kepala daerah akan lebih cair ketimbang pemilihan presiden. Tetapi fakta yang terjadi ternyata tidak demikian.
Dimana ternyata, koalisi di Pilkada tak akan berpengaruh pada koalisi yang terbentuk saat Pilpres. Namun, menurut Ricky, dengan mundurnya Airlangga Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada saat Pilpres tidak akan jauh berbeda dengan koalisi yang ada di daerah.
“Dari informasi yang beredar di beberapa media KIM itu ingin memenangkan Pilkada setidaknya di 20 provinsi,” ucap Ricky.
Karena target itu, lanjut Ricky, akan ada konstelasi yang berubah setelah Airlangga mundur. Dimana bisa saja ada perubahan cakada yang sudah diusung yang dapat berubah.
Golkar sebelumnya telah mengumumkan dukungannya untuk Razak-Perdie, rekomendasi itu bisa saja akan dievaluasi karena Ketua DPP Golkar berganti. Meski begitu, Ricky menyebut peluang perubahan rekomendasi itu kecil.
Ricky meyakini, koalisi di Pilkada Kalteng tak akan jauh beda dengan KIM yang terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar dan PSI.
“Kalau di Kalteng mungkin jadi target untuk dimenangkan, tapi bukan prioritas karena memiliki jumlah pemilih yang lebih sedikit,” tandas Ricky. rmp
