PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menjelang Pilgub Kalteng 2024, Pemprov Kalteng telah melaksanakan beberapa program pasar murah di berbagai daerah, termasuk Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Kehadiran Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang juga merupakan bakal calon dalam Pilgub mendatang sebagai pasangan Agustiar Sabran, memicu spekulasi adanya penyalahgunaan jabatan.
Edy Pratowo menjelaskan dalam acara pasar murah tersebut merupakan program dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengendalikan inflasi dan tidak bersangkutan dengan Pilgub mendatang .
“Kita ini kan punya program yang sudah 3 tahun berlalu sejak Covid-19. Ada namanya program ekonomi, dan ini dibarengi dengan adanya inflasi yang disebabkan oleh situasi global seperti perang Ukraina dengan Rusia dan konflik Palestina dengan Gaza. Situasi global ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok. Negara-negara yang dulunya bisa mensuplai kebutuhan pangan, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand juga mengalami dampak serupa,” ujarnya, Rabu (18/9), di Palangka Raya.
Edy mengatakan, di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, telah mengalami inflasi tinggi sejak Covid-19. Pihaknya mengadakan rapat koordinasi setiap minggu yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri mengenai pengendalian inflasi. Melalui rapat virtual untuk upaya pengendalian inflasi.
“Kami mendapatkan informasi mengenai provinsi yang mengalami inflasi tinggi dan diberitahukan bahwa kami harus melakukan intervensi,” katanya.
Menurut Edy, intervensi yang dilakukan meliputi pasar murah, operasi pasar, pasar penyeimbang, pemberian bantuan untuk pedagang, subsidi, dan permodalan untuk UMKM.
“Semua instrumen ini diakui oleh pemerintah pusat. Selama dua tahun terakhir, kami diapresiasi dengan diberikannya dana insentif daerah untuk penanganan inflasi. Dana pertama sebesar 9,5 miliar rupiah, dan tahun ini sedikit menurun karena kami berada di posisi kedelapan dalam peringkat inflasi terendah.”
Ia menambahkan, Kegiatan pasar murah adalah bagian dari rutinitas yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan tidak ada hubungannya dengan Pilgub.
“Kami tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kami masih dinas aktif dan belum mengajukan cuti, yang baru bisa dilakukan setelah penetapan sebagai calon dan dimulainya masa kampanye,” tegasnya.
Edy juga menjelaskan bahwa selain pasar murah, dana insentif juga digunakan untuk kegiatan lain seperti pasar penyeimbang yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
“Pasar penyeimbang ini menjual komoditi dengan harga standar untuk mengatasi lonjakan harga seperti beras yang sempat mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Kami melakukan intervensi agar harga tidak naik lebih tinggi dan memberikan subsidi kepada pedagang untuk menjaga harga tetap stabil.”
Ia mengungkapkan hal tersebut adalah langkah-langkah pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat yang paling terdampak oleh inflasi.
“Jadi, tidak ada unsur politik sama sekali dalam kegiatan ini,” pungkasnya.ldw
