PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang (Terang) memberikan masukan sekaligus pandangan, perihal mobilisasi populisme yang makin kerap terjadi di ajang demokrasi. Sejak berlangsungnya Pilkada di negara kita, terutama akhir-akhir ini, kecenderungan adanya mobilisasi populisme makin populer.
Teras Narang menyampaikan, populisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Meski demikian, secara keilmuan, populisme didefinisikan berbeda. Secara umum, populisme adalah pendekatan politik yang mengatasnamakan rakyat, dan menempatkan lawan politik lawan dari rakyat.
Lebih lanjut dikatakan Teras Narang, Jan-Werner Müller, akademisi dari Princeton University, menyebut populisme merupakan penyakit bagi demokrasi, sekaligus ancaman berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi (2016). Ini karena prinsipnya menegasikan yang lain dan memandang kelompoknya yang paling peduli pada rakyat.
“Pada praktiknya, penggunaan nama rakyat seringkali lebih sebagai narasi saja. Populisme dimobilisasi agar rakyat berpikir mereka diperhatikan, mereka dipedulikan. Maka tidak heran Pilkada banyak muncul model populisme ini. Ini strategi yang paling mudah mendekati perasaan masyarakat,” kata Gubernur Kalteng 2 periode ini, Minggu (20/10), di Palangka Raya.
Sangat disayangkan pula, munculnya strategi populisme ini, banyak memakai “pendomplengan” pada program pemerintah, agar terlihat dan terkesan lebih populis, terkesan lebih merakyat, terkesan untuk kepentingan rakyat.
Misalnya, kata Bapak Pembangunan Kalteng ini, mengasosiasikan diri seolah berperan dalam hadirnya program pemerintah, yang sebenarnya tidak terkait sama sekali. Seperti contohnya mengaitkan diri pada bantuan beasiswa, agar terkesan peduli pendidikan, pada pembagian sembako, atau pada bantuan organisasi-organisasi kemasyarakatan,seolah olah peduli pada karir Aparatur Sipil Negara (ASN), guru honorer, yang ujungnya diharapkan mendongkrak keterpilihannya semata.
Hal ini, kata Anggota DPD RI Dapil Kalteng ini, kerap terjadi dalam situasi, dimana kontestan dalam Pilkada merupakan petahana, atau bagian dari jejaring kepentingan dinasti kekuasaan petahana. Makin tumbuh subur praktiknya dalam masyarakat yang pragmatis, yang tidak kritis. Tidak heran, tindakan keliru ini dianggap wajar, dan kerap tak dipahami masyarakat sebagai pengelabuan. Apalagi kalau populisme yang dipakai ternyata populisme seolah-olah berjuang untuk rakyat, tapi sejatinya memperdaya rakyat.
“Tindakan yang terkesan populis, memang jadi pemikat manis dalam kontestasi politik. Apalagi kalau masyarakat tidak menyadari, populisme seolah-olah itu adalah cara sosok atau kelompok politik tertentu, untuk berkuasa bagi diri atau dinastinya semata. Dalam narasi dan strategi populis, rakyat dimanjakan sesaat, dibuat nyaman sampai kehilangan kesadaran kritis,” tambah Teras Narang.
“Sesaat mendapatkan insentif dari kebijakan pemerintah yang umumnya berupa perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial. Namun, mana kala kita mencermatinya secara lebih mendalam, ternyata tujuan strategi itu hanya berupaya mempertahankan, agar kekuasaan tidak beralih. Apalagi kekuasaan menyangkut upaya mempertahankan penguasaan sumber-sumber keuangan yang telah lama dijaga, misalnya lewat penguasaan sumber daya alam di wilayahnya,” sebut Teras Narang.
Tidak heran memang begitu menggodanya kekuasaan, urai Presiden MADN Pertama ini, sehingga banyak yang terjebak untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan bila harus lewat jalur dinasti. Banyak kontestan memakai cara mobilisasi populisme, seolah-olah agar mereka dianggap pembawa arah, seolah-olah populis, sikap itulah yang dimobilisasi dengan sedemikian rupa modusnya.
Pengerahan sumber daya dari sisi anggaran lalu dimaksimalkan. Masyarakat dibuai agar sesaat merasa nyaman dengan kontestan tertentu. Di sini penggiringan terhadap kecenderungan pilihan makin intensif dilakukan.
“Syukur mana kala rakyat lekas menyadari dan insaf. Memahami cara-cara membuai demikian dan bersikap kritis. Sebab bila tidak, maka akan merugikan kepentingan daerah, ketika eksploitasi ketidakmengertian rakyat itu dimanfaatkan, demi sukses suatu kepentingan dinasti dan oligarki belaka,” ungkap Teras Narang.
“Semoga mobilisasi populisme seolah-olah ini, tidak terjadi di negara kita, khususnya tidak terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng), provinsi yang kita cintai bersama ini. Sangat merugikan, bila mana kita terbuai pada kenyamanan sesaat, tanpa peduli pada masa depan daerah yang mesti berlangsung lebih baik ke depan,” tutup Teras Narang.ist
