Kuala Kapuas/tabengan.co.id – Bupati Kapuas HM Wiyanto turut prihatin terhadap kasus yang menyeret mantan bendahara Sekretaris Daerah (Setda) Elizabeth, yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas.
Ia pun menegaskan kasus tersebut diharap menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya ASN di Kabupaten Kapuas untuk bisa bekerja lebih baik dan mengikuti aturan.
“Sebagai kepala daerah saya merasa prihatin. Praktik-praktik seperti laporan fiktif, mark up, dan penyimpangan anggaran tidak boleh terjadi lagi di lingkungan Pemkab Kapuas. Mari kita bekerja dengan baik dan sesuai aturan,” tegasnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga mengungkapkan bahwa sejak dilantik sebagai Bupati Kapuas pada 20 Februari 2025, ia menghadapi berbagai persoalan di pemerintahan, termasuk utang PDAM kepada pihak ketiga sebesar Rp18 miliar.
“Selain itu, saya juga mendapati ada sejumlah ASN, khususnya pejabat eselon III, yang tidak aktif masuk kantor selama berbulan-bulan, hal ini akan segera kami benahi. Kami akan melalukan pembenahan agar tidak ada lagi laporan negatif yang dapat merugikan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wiyatno menyatakan telah memerintahkan Kepala BKPSDM dan Inspektorat Daerah membentuk tim guna meningkatkan disiplin ASN.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas laporan dari kepala desa terkait guru dan tenaga kesehatan yang tidak maksimal dalam bertugas.
“Ada laporan beberapa guru hanya hadir di desa pada hari Senin dan Selasa, selebihnya tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang hanya buka dua hari, kemudian tutup tanpa alasan yang jelas,” tuturnya.
Bupati Wiyatno berharap agar para guru dan tenaga kesehatan lebih bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, ” pungkasnya. c-hr
